Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran kesehatan pada APBN 2021 direncanakan sebesar Rp 169,7 Triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara efisien agar mencukupi kebutuhan terutama dalam penanganan Covid-19.
Saleh melihat anggaran yang dibutuhkan di bidang kesehatan cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan, pengobatan satu pasien Covid-19 itu membutuhkan minimal Rp 75 juta. Pemerintah harus memperhatikan itu di samping kasus positif Covid-19 yang kian meningkat.
“Kita berharap betul-betul bisa memastikan bahwa kebutuhan penanganan Covid-19 nanti bisa mencukupi,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020).
Selain itu, Saleh juga berharap besaran anggaran itu bisa memenuhi kekurangan fasilitas kesehatan selama ini.
Bukan hanya untuk penanganan Covid-19 saja, wakil ketua Fraksi PAN tersebut juga mengingatkan kalau anggaran juga bisa digunakan untuk penanganan penyakit lain.
Sebagaimana diketahui, selain wabah Covid-19, terdapat pula penyakit lain yang menyerang masyarakat seperti demam berdarah.
Oleh karena itu ini harus diikordinasikan sehingga anggraan ini manfaat. Jadi kesehatan masyarakat kita itu terjamin,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggaran kesehatan itu setara dengan 6,2 persen APBN 2021
Anggaran kesehatan itu naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp57,4 triliun.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
“Diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply,” kata Jokowi.
Dia menjelaskan, anggaran kesehatan tersebut untuk mendukung biaya pengadaan vaksin, nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penyakit menular di Indonesia.
“Kemudian untuk akselerasi penurunan stunting,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut anggaran kesehatan juga difokuskan untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan.
“Keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi,” terangnya.
Sumber: https://www.suara.com/news/
