Recent
Tanpa Ada Sanksi Di PP, PAN Khawatir PSBB Berujung Sebatas Imbauan
Presiden Joko Widodo telah memutuskan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merujuk pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran wabah...
Tak Tepat Ukur HAM Indonesia dengan Perspektif Barat
Jum'at, 21 Desember 2012 VHRmedia, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay mengakui kehidupan toleransi di Indonesia masih tetap...
Tak Semua Rakyat Nikmati “Kue Kemerdekaan”
Saturday, 18 August 2012 02:41 Gatra, Jakarta - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, menyebutkan, Indonesia boleh berbangga dapat memperingati 67...
Obat Covid-19 Unair Solusi Pandemi di Asia
Obat Covid-19 yang menjadi temuan ilmuan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Jawa Timur dinilai sangat strategis. Sebabnya, selain untuk menangani pandemi di Indonesia, temuan tersebut...
DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Karantina Wilayah
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah, segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Karantina Wilayah. Saleh berpendapat, PP tersebut sangat diperlukan agar...
Check out more Articles
Popular
Perda Larangan Mengangkang Tak Sesuai Syariat Islam
Senin, 07 Januari 2013 , 08:30:00 JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay menilai, Peraturan Daerah (Perda)...
DPR Minta Pemerintah Kaji Lagi Rencana Pemulangan Eks ISIS
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji secara mendalam perihal rencana pemulangan 600 orang eks ISIS. Saleh...
Menanti Penegakan Hukum Bagi Para Kesatria
Senin, 08-04-2013 Sikap Kesatria prajurit Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang mengakui secara jujur terlibat dalam penyerangan LP Cebongan memang perlu diapresiasi. Namun...
Amien Rais Gugat Perppu 1/2020 ke MK, Ini kata PAN
Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, langkah Amin Rais dan beberapa tokoh lainya yang mengajukan gugatan atas UU atau Perppu ke MK...
Tak Hanya Tumpang Tindih Aturan Ojol, Data Pusat dan Daerah Juga Kerap Berbeda
Pemerintah mengeluarkan aturan terkait operasional ojek online yang tumpang tindih yaitu Permenskes Nomor 9 Tahun 2020 dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Menanggapi hal...