Jakarta, 19 Juni 2025 – Indonesia menjadi tuan rumah untuk The 37th UN Tourism Joint Commission for CAP-CSA, yang diselenggarakan pada 15–16 April 2025 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota UN Tourism, organisasi internasional, serta para ahli dan praktisi pariwisata dari berbagai belahan dunia. Bertempat di Hotel Mulia Senayan, forum ini menjadi ajang penting untuk membahas perkembangan sektor pariwisata di kawasan Asia-Pasifik dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular pada industri pariwisata.
Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya transformasi sektor pariwisata menuju ekonomi berkelanjutan. Ia mengajak para delegasi untuk memanfaatkan potensi besar Indonesia dalam sektor pariwisata yang mengedepankan pelestarian lingkungan dan budaya. Indonesia juga memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan lebih jauh keindahan alam, budaya, serta keragaman destinasi wisata yang dimiliki, termasuk Jakarta yang kaya akan nilai sejarah dan budaya.
Salah satu acara utama dalam pertemuan tersebut adalah forum bertema “Kebijakan Pariwisata dalam Ekonomi Sirkular”, yang membahas bagaimana negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dapat berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Diskusi ini bertujuan untuk mendorong negara-negara peserta untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam merancang kebijakan pariwisata, serta bagaimana mengelola sumber daya secara efisien untuk menghasilkan manfaat jangka panjang.
Sebagai bagian dari upaya ini, Komisi VII DPR RI turut mendukung acara tersebut dan berperan aktif dalam mendorong diskusi mengenai peran sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A., turut memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan acara ini. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Saleh mengungkapkan bahwa pariwisata berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan sektor pariwisata Indonesia. “Kebijakan yang mendukung sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pariwisata Indonesia dapat tumbuh dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya kita,” ujar Dr. Saleh.
Dr. Saleh menekankan bahwa Indonesia, dengan kekayaan alam dan budayanya, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata global yang berkelanjutan. Beliau juga berharap agar acara ini dapat memperkuat kerjasama internasional dalam mengembangkan pariwisata di kawasan Asia-Pasifik dan mempromosikan produk lokal Indonesia kepada dunia internasional.
Komisi VII DPR RI berharap, melalui inisiatif ini, Indonesia dapat memperkuat posisi pariwisatanya di tingkat global, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komisi VII juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama dengan menciptakan peluang ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam sektor pariwisata. Dengan memberdayakan masyarakat melalui sektor ini, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dukungan penuh Komisi VII terhadap sektor pariwisata tercermin dalam upaya mereka untuk memfasilitasi program-program yang dapat membawa dampak positif langsung kepada masyarakat, baik di level lokal maupun nasional. Melalui kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Komisi VII berkomitmen untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional.
Komisi VII berfokus pada pengawasan dan pengembangan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah dukungan terhadap Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memperkuat sektor UMKM, khususnya di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing di pasar lokal maupun global.
Selain itu, Komisi VII juga aktif dalam memastikan bahwa investasi asing yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas lokal. Salah satu contoh nyata adalah kehadiran perusahaan multinasional seperti Apple, yang telah diingatkan oleh Komisi VII agar memastikan kontribusinya tidak hanya terbatas pada ekonomi makro, tetapi juga memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat sekitar.
Dr. Saleh Partaonan Daulay, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, menegaskan bahwa kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan menengah adalah kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam berbagai kesempatan, beliau mengungkapkan pentingnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Tanpa pemberdayaan sektor ini, ekonomi Indonesia akan kesulitan untuk tumbuh secara inklusif. Oleh karena itu, penting bagi kami di Komisi VII untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami buat dapat memperkuat sektor UMKM, memberikan akses modal, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan global,” ungkap Dr. Saleh.
Lebih lanjut, Dr. Saleh juga menekankan bahwa investasi besar, terutama di sektor teknologi, harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang mendukung perkembangan industri besar harus dipadukan dengan kebijakan yang memberdayakan masyarakat lokal, agar tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan besar, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Komisi VII DPR RI juga aktif dalam mendorong promosi produk lokal dan potensi pariwisata Indonesia. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital, Komisi VII bekerja sama dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperkenalkan produk lokal dan destinasi wisata Indonesia ke pasar internasional.
“Promosi produk lokal dan potensi pariwisata Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Melalui platform digital, produk dan wisata Indonesia dapat menjangkau lebih banyak konsumen global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Dr. Saleh.
Komisi VII DPR RI, melalui kebijakan-kebijakan yang diambil, menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program seperti KUR, pengawasan investasi asing, serta promosi produk lokal, Komisi VII berkomitmen untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.
“Keberpihakan kami adalah keberpihakan pada masyarakat kecil, karena mereka adalah bagian terpenting dari ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan yang mendukung UMKM dan sektor ekonomi lokal, kami berharap dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif,” tambah Dr. Saleh.
Dengan berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat, Komisi VII DPR RI terus berupaya memastikan bahwa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
