Pada Rabu, 2 Juli 2025, Komisi VII DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membahas dampak ketegangan global, khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terhadap industri Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, yang memberikan pandangan kritis terkait situasi geopolitik yang dapat memengaruhi ekonomi dan sektor industri dalam negeri.
Saleh Partaonan Daulay menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penurunan nilai ekspor dan impor Indonesia akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, kawasan ini sangat strategis, dengan beberapa komoditas yang hanya tersedia di wilayah tersebut, sehingga hal ini dapat memengaruhi pasokan bahan baku untuk industri Indonesia. “Bagaimana dampak dari situasi global yang memanas ini terhadap ketersediaan bahan baku untuk industri Indonesia, mengingat sebagian besar bahan baku tersebut diimpor?” ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain itu, Saleh juga mempertanyakan apakah Presiden sudah memiliki strategi khusus untuk menghadapi ketegangan global ini, dan bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat menjaga daya saing Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Apakah strategi yang dilakukan benar-benar dapat diterapkan dan mampu mempertahankan daya saing Indonesia di pasar global?” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menjelaskan bahwa Kemenperin telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak ketegangan global tersebut. Faisol menyebutkan tiga langkah utama yang akan diambil, yakni substitusi impor, penguatan hilirisasi, dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Anggota Komisi VII lainnya, Ilham Permana, juga mengusulkan pembentukan sistem cadangan darurat untuk sektor industri nasional. Usulan ini bertujuan untuk memitigasi dampak dari ketegangan global yang bisa mengganggu kelangsungan industri Indonesia, serupa dengan langkah yang diambil oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana alam.

Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing industri Indonesia di tengah tantangan geopolitik global. Komisi VII DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Kemenperin dan berharap kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.