Jakarta, 4 Juli 2025 – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk mengikuti dengan seksama perkembangan kasus kematian Juliana Marins, wisatawan asal Brasil yang meninggal dunia setelah terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Saleh menyebutkan bahwa keluarga Juliana sepertinya belum menerima musibah ini dengan lapang dada dan berencana untuk menggugat Indonesia melalui jalur hukum internasional.
“Pemerintah kita harus mengikuti perkembangan kasus ini dengan baik dan hati-hati. Sebab, keluarga Juliana kelihatannya belum menerima musibah ini dengan lapang dada. Itulah sebabnya mereka berencana menggugat Indonesia melalui jalur hukum internasional,” ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (7/7/2025).
Saleh menegaskan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi gugatan internasional tersebut, termasuk menyiapkan bukti yang jelas dan tim hukum yang siap membela negara jika diperlukan. Ia juga mengingatkan pentingnya tindakan antisipatif dari pemerintah untuk melindungi citra Indonesia di mata dunia internasional.
Pernyataan ini muncul setelah pemerintah Brasil, melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU), mengajukan permintaan kepada Kepolisian Federal untuk menyelidiki kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh otoritas Indonesia terkait insiden tersebut. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran, pihak Brasil mengindikasikan kemungkinan membawa kasus ini ke Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR).
Komisi VII DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk menghadapi potensi gugatan internasional ini dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pendakian di Gunung Rinjani untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Saleh menekankan bahwa keselamatan wisatawan, terutama di lokasi dengan medan berat, harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pariwisata Indonesia.
Sehingga perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian yang terlibat, termasuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kehutanan, guna memperkuat sistem evakuasi dan prosedur keselamatan di destinasi wisata. Pemerintah diminta untuk meninjau ulang standar keselamatan yang ada dan memastikan bahwa peraturan yang ada dapat dipatuhi secara ketat oleh semua pihak terkait.
