Jakarta, 18 Juni 2025 – Komisi VII DPR RI terus mendorong langkah strategis untuk memperkuat sektor industri di Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dalam upaya tersebut, Komisi VII memandang perlu penguatan peran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon untuk mendorong hilirisasi dan pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) lokal. Keberadaan BSPJI di Ambon diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal seperti minyak atsiri dan hasil laut, yang merupakan komoditas utama di kawasan tersebut.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN, mengungkapkan pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor industri padat karya, yang saat ini menghadapi tantangan besar akibat gejolak ekonomi global. Menurutnya, sektor ini sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan lesunya perekonomian. “Kami berharap pemerintah memberikan perlindungan yang lebih maksimal untuk sektor padat karya, seperti pemberian insentif kepada perusahaan yang bergerak di sektor ini, serta program pelatihan bagi pekerja yang terdampak PHK,” ujar Saleh Partaonan Daulay.
Saleh juga menyoroti kebijakan terbaru yang diambil oleh pemerintah menurutnya “Keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil sangat jelas terlihat dalam kebijakan ini, di mana pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi untuk terus membantu masyarakat yang terdampak, seperti bantuan beras untuk keluarga miskin dan subsidi lainnya,” lanjutnya.
Dalam hal ini, Komisi VII DPR RI mengingatkan agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya sebatas pada penerapan pajak, namun harus seimbang dengan upaya untuk melindungi industri yang padat karya dan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. “Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan ekonomi ini mampu memberikan dampak positif bagi rakyat kecil dan pekerja industri,” kata Saleh.
Komisi VII juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, serta memastikan keberlanjutan sektor industri padat karya yang selama ini menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia.
Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam pengembangan industri nasional serta perlindungan terhadap pekerja, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja. Ke depan, Komisi VII akan terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan industri, sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.
