Jakarta, 19 Juni 2025 — Komisi VII DPR RI terus mendorong lembaga penyiaran publik milik negara, seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara, untuk meningkatkan pendapatan mereka guna mendukung kelangsungan operasional meskipun dihadapkan pada pembatasan anggaran. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru, seperti menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta.
“Lembaga penyiaran publik ini harus bisa bertransformasi, tidak hanya bergantung pada anggaran negara. Mereka harus menggali potensi yang ada dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan,” ujar Saleh. Ia juga mengingatkan agar lembaga-lembaga ini tetap menjaga kualitas siaran meskipun sumber pendapatan mereka semakin beragam.
Saleh juga menyoroti masalah kesejahteraan karyawan dan kontributor di TVRI yang mengeluhkan honor yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Salah seorang kontributor TVRI Bengkulu bahkan mengungkapkan bahwa honor mereka dipangkas menjadi hanya Rp 400.000, yang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup.
Sebagai respons, TVRI dan RRI memastikan bahwa tidak ada pemecatan atau pemotongan honor bagi karyawan dan kontributor mereka. Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menegaskan bahwa setelah RDP dengan DPR, tidak akan ada lagi perumahan atau pengurangan honor di daerah.
“Kami juga harus memperhatikan kesejahteraan kontributor dan karyawan yang menjadi bagian dari lembaga ini. Pengurangan atau pemotongan honor bukanlah solusi, dan kami akan mengawasi hal ini dengan seksama,” tegas Saleh.
Menanggapi pentingnya peran media milik negara, Saleh menegaskan bahwa TVRI, RRI, dan LKBN Antara tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan siaran berkualitas, tetapi juga untuk menjaga keberagaman budaya dan menyebarkan informasi yang objektif kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Media milik negara memiliki tugas strategis untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya, mendidik masyarakat, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. Kita tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari pemerintah, tetapi juga harus berinovasi dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Saleh.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh TVRI, RRI, dan LKBN Antara. Saleh berharap agar meskipun menghadapi tantangan anggaran, lembaga-lembaga penyiaran publik ini dapat tetap berinovasi, menjaga kesejahteraan karyawan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. “Kami akan terus mendukung dan mengawasi upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini agar tetap dapat memberikan layanan terbaik untuk publik,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang lebih kreatif, diversifikasi sumber pendapatan, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, Saleh optimistis bahwa lembaga penyiaran publik ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih berdaya saing di era digital ini.
