Jakarta, 14 Mei 2025 – Komisi VII DPR RI, bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat sektor UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini, yang menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diharapkan dapat memberikan akses modal yang lebih mudah kepada para pelaku usaha kecil, khususnya mereka yang terdampak oleh tantangan ekonomi global.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, pada 14 Mei 2025, ia menekankan bahwa sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Saleh juga menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa program KUR dapat dijangkau oleh seluruh pelaku UMKM, termasuk di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal. “UMKM harus diberi kemudahan, terutama dalam hal akses modal, karena mereka adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Saleh.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga mengungkapkan bahwa sektor UMKM di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. “UMKM adalah sektor yang sangat penting, dan kami terus berupaya agar penyaluran KUR bisa tepat sasaran, lebih efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk lokal,” ujar Maman dalam kesempatan yang sama. Ia juga menekankan pentingnya kualitas penyaluran KUR, bukan hanya kuantitas, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil harus terus diperkuat. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di sektor informal dan UMKM, tidak hanya sekadar mendapatkan akses modal, tetapi juga dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini,” kata Saleh. Ia juga menyebutkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada UMKM harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat kecil di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa program-program seperti KUR dapat lebih mudah diakses, terutama oleh pelaku UMKM di pedesaan dan daerah tertinggal. “Pemerintah harus memastikan bahwa penyaluran KUR ini tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan, tetapi juga mencakup daerah-daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar,” ujar Saleh.
Program KUR sendiri, dengan target penyaluran mencapai Rp300 triliun pada tahun 2025, diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dengan dukungan dari Komisi VII dan kementerian terkait, diharapkan sektor UMKM Indonesia akan semakin maju dan berkembang, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Ke depan, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong program-program yang berpihak kepada masyarakat kecil, agar kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat, serta agar sektor UMKM bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.
