Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah memaparkan dan memublikasikan peta sebaran virus corona di Tanah Air. Masyarakat sangat perlu mengetahui peta sebaran Covid-19 untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebarannya.
“Kita ini rasanya sudah lama perang melawan Covid-19 ini. Tetapi sampai saat ini, kita belum tahu peta persebarannya,” kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (4/4).
Menurut dia, masyarakat hanya diberi data bahwa provinsi A jumlah yang positifnya sekian, provinsi B sekian, dan seterusnya. Sementara pergerakan dan data-data orang-orang yang ODP dan PDP tidak diketahui.
“Padahal, mereka yang status ODP dan PDP ini sangat penting untuk dijaga dan diwaspadai,” ujarnya.
Ketua DPP PAN ini menilai andaikata punya perlengkapan terbaik sekalipun, tanpa peta rasanya sulit untuk bergerak. Ibarat perang, zona tempurnya harus jelas.
“Karena ini pakai konsep pertahanan rakyat semesta, masyarakat harus dilibatkan secara aktif,” katanya.
Dalam rapat kerja gabungan bersama ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Menkes, Menaker, dan Kepala BP2MI, Kamis (3/4), dia menyampaikan agar masalah ini dijadikan prioritas. Dalam kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo menyebutkan, masalah itu bisa ditangani secara cepat dengan menggunakan teknologi. Hanya saja terkendala persoalan hukum menyangkut kerahasiaan data pasien.
Teknologi yang disebut Doni adalah dengan mendata semua nomor HP yang positif, PDP, dan ODP. Dengan teknologi yang ada, akan bisa dilakukan tracing (pelacakan) pergerakan dan perpindahan HP, dari situ kemudian bisa dirumuskan petanya.
“Menurut saya, kementerian kesehatan harus memberikan data-data tersebut ke Gugus Tugas. Kalau hanya sekedar nomor telepon, dipastikan tidak melanggar hukum. Nama, alamat, dan identitas pasien tidak disebutkan sama sekali. Dalam hal ini, sifat menjaga kerahasiaan medis tetap terjaga,” katanya.
Dia menyatakan, jika berkaca pada pendapat PB IDI, lebih terbuka lagi. Menurut IDI, membuka identitas pasien Covid-19 tidak membuka rahasia medis. Bahkan, nama dan alamatnya pun boleh dibuka, apalagi jika dimaksudkan untuk menjaga kepentingan kesehatan publik.
Karena itu, peta persebaran virus ini harus segera dibuat. Apalagi saat ini berburu dengan waktu. Terlebih menurut prediksi BIN, puncak penyebaran virus Corona adalah pada bulan Juli dimana akan tercatat 106.287 kasus.
“Kita harus bekerja keras agar prediksi ini tidak terjadi. Semua pihak harus berpartisipasi memutus mata rantai penyebarannya,” ujar mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Sumber: https://indonesiainside.id/
