Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit dalam menangani buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Apalagi, pemerintah saat ini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat sehingga menyebabkan aktivitas buruh menurun.
DPR menilai pertemuan trilateral antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Di dalam pertemuan itu, dibicarakan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil agar tidak terjadi PHK. Kalaupun misalnya sudah dipastikan harus ada PHK, pemerintah harus memberikan alternatif bagi para buruh.
“Orang berhenti kerja, bukan berarti berhenti memenuhi kebutuhan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan ini yang harus dipikirkan pemerintah,” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (6/4).
“Itu kan hukum alam saja. Kalau perusahaannya untung, atau paling sedikit tidak rugi, ya tidak ada PHK. Tapi kalau perusahannya rugi, ada yang terpaksa harus mem-PHK. Tingkat ketahanan perusahaan-perusahaan ini juga berbeda-beda,” imbuh dia. Dia menilai, Presiden Jokowi tidak bisa menghentikan PHK melalui imbauan.
Dia berharap program peningkatan pekerja dalam program Kartu Prakerja diperbanyak untuk pekerja yang mengalami PHK. Meskipun tidak bisa diandalkan dalam jangka waktu lama, untuk sementara waktu kebijakan ini dinilai sangat menolong.
“Saya mendengar bahwa pemerintah akan menjalankan program kartu prakerja. Dana kartu pra-kerja itu cukup besar. Awalnya, dianggarkan sebanyak Rp10 Triliun. Cuma karena ada wabah corona ini, anggaran tersebut ditambah menjadi Rp20 Triliun. Sasarannya adalah para pencari kerja, pekerja yang di PHK, dan mereka yang ingin meningkatkan keahlian kerja,” katanya.
Dalam konteks itulah, lanjut dia, pemerintah harus memberikan solusi. Selain pemberian kartu pra-kerja, bantuan-bantuan sosial perlu juga diberikan kepada pekerja dan buruh korban PHK. Pemerintah harus memastikan kalau mereka bisa bertahan di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
Sumber: https://indonesiainside.id
