Selasa, 22 Januari 2013 11:43:39 WIB
Jakarta–Pengamat politik Saleh Partaonan Daulay menilai dari awal Surya Paloh memang berniat menjadi Ketua Umum Partai NasDem karena sebagai penggagas utama dia merasa berhak menjadi lokomotif partai itu.
"Sebagai penggagas utama, Surya Paloh merasa bahwa dialah yang paling berhak untuk menjadi lokomotif Partai NasDem dalam memenangkan Pemilu 2014. Karena langkah itu sudah lama diniatkan, seharusnya mereka yang tidak setuju dengan rencana itu tidak ikut bergabung," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Selasa (21/1/2013).
Pengajar di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mengatakan pada dasarnya Partai Nasdem didirikan untuk memberikan ruang bagi kader-kader Partai Golkar yang tidak diakomodasi pada musyawarah nasional di Pekan Baru beberapa tahun lalu. Mereka itu pulalah para penggagas dan deklarator Partai NasDem. Setelah partai berdiri dan dinyatakan lolos verfikasi peserta Pemilu 2014, mereka ingin berkuasa di bawah kendali Surya Paloh.
"Bagi kelompok itu, Hary Tanoe dan beberapa orang lainnya adalah pendatang baru. Karena itu, mereka harus legowo untuk ditempatkan pada posisi-posisi sesuai keinginan para penggagas tersebut," tuturnya.
Selain itu, kata Saleh, mereka juga sepertinya khawatir dengan kekuatan yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo. Sebelum mendominasi, kemungkinan kekuatan itu dilumpuhkan dengan cara melakukan reposisi kepengurusan di internal Partai NasDem. Saleh menilai pengunduran diri Hary Tanoesoedibjo dari Partai NasDem sebagai langkah tak tepat. Seharusnya, Hary Tanoesoedibjo dan Surya Paloh perlu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Sebagai tokoh yang disegani di Partai NasDem, kedua orang itu diyakini mampu meredam konflik dan perbedaan pendapat yang ada. "Bukankah selama ini mereka bisa duduk dan bekerja bersama? Mengapa karena urusan reposisi kepengurusan menyebabkan keduanya tidak bisa bersama lagi?" tambahnya.
Selain itu, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan perpecahan di tubuh NasDem ini. "Walaupun selama ini selalu ditutup-tutupi, mundurnya Hary Tanoesoedibjo dari Partai NasDem menunjukkan bahwa isu perpecahan di tubuh partai itu adalah benar adanya. Hal itu tentu sangat disayangkan mengingat Partai NasDem adalah partai baru yang kelihatannya memiliki prospek," kata Saleh.
Saleh mengutarakan, seharusnya konflik internal diselesaikan secara baik dengan mengambil jalan kompromi. Apalagi, isu yang beredar belakangan ini, perpecahan itu hanya karena adanya ketidaksepakatan dalam rencana reposisi para pengurus. Reposisi itulah, kata dia, yang perlu diselesaikan. Sebagai sesama kader partai, Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo seharusnya bisa menganalisis konflik itu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. "Kemunduran Hary Tanoe dipredikasi akan memberikan dampak negatif bagi Partai NasDem," ujarnya.
Apa saja kemungkinan kerugiannya? Pertama, kata dia, persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat pada Partai NasDem dinilai akan berkurang. Kedua, secara finansial, Partai NasDem akan mengalami gangguan. Selama ini, diketahui bahwa Hary Tanoesoedibjo menanamkan investasi yang tidak sedikit untuk membesarkan Partai NasDem.
Ditambah lagi, kata dia, dengan iklan-iklan yang banyak disiarkan di MNC Group. Dengan kemundurannya, apalagi akibat konflik, diyakini support finansial dan iklan tidak akan didapatkan lagi. "Padahal, iklan dan dukungan finansial itu sangat penting dalam mendukung keberadaan partai politik. Dengan begitu, tinggal Metro TV dan Media Indonesia yang akan mendukung sosialisasi Partai NasDem ke depan," tuturnya.
Ketiga, citra Partai NasDem akan berubah dari partai anak muda menjadi partai kebanyakan umumnya. Sebab, mundurnya Hary Tanoe dikabarkan akan membawa sejumlah kader muda untuk keluar secara bersama. "Slogan restorasi yang digaungkan selama ini seakan sirna akibat kemunduran Hary Tanoe cs," ujarnya.
Keempat, elektabilitas Partai NasDem diyakini akan menurun karena kesibukan para pengurus partai untuk melakukan konsolidasi ulang. Apalagi, di wilayah dan daerah banyak yang berpihak pada Hary Tanoe dan kelompok muda. [air]
Sumber: http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2013-01-22/159297
