Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebuah wilayah memiliki konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah dan pusat. Salah satunya gelombang PHK pekerja, baik buruh maupun pekerja harian.
Menurut anggota komisi IX Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, risiko harus diperhatikan pemerintah bila menetapkan PSBB secara serempak di wilayah Jabodetabek, salah satunya pemberian sibsidi. “Pemda dalam hal ini Pemrintah Daerah Bogor, Depok, Bekasi, dan kalau jadi Tangerang Selatan dan Tangerang, diharapkan bisa menutupi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak, terutama orang-orang yang membutuhkan, yang ekonomi kecil. Kita tidak bisa nafikan begitu saja dan harus ada realokasi anggaran untuk menutupi kebutuhan mereka,” papar Saleh lewat keterangannya kepada awak media, Minggu (12/4).
Jika tidak ada subsidi bagi rakyat kecil yang terkena imbas PSBB, maka dikhawatirkan PSBB tidak akan berjalan dengan baik. “Karena jika tidak ada semacam subsidi atau bantuan sosial, saya khawatir nanti status PSBB tersebut tidak akan efektif diberlakukan. Jadi kalau mereka tidak disantuni dan tidak ada subsidi, ya sama saja seperti tidak ada PSBB,” jelasnya. Selain itu, dampak terburuk akibat PSBB yang ia khawatirkan adalah gelombang PHK. Pemerintah diharapkan mampu memitigasi dampak terburuk dari sistem pencegahan penularan Covid-19 ini.
“Kemungkinan besar akan ada gelombang PHK di daerah tersebut, atau mungkin mereka itu bisa dirumahkan dalam jangka waktu tertentu. Itu tentu akan merepotkan kembali,” ujarnya. “Jadi, kalau itu terjadi (PSBB) bukan hanya pekerja harian, pedagang asongan, ojol yang terdampak, tapi yang bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusagaan industri juga akan kena dampak itu. Karena itu, dia harus tetep dipikirkan juga oleh pemerintah supaya tetap bisa hidup melalui masa-masa sulit seperti ini,” tandasnya
Sumber: https://politik.rmol.id/
