Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Sosial (Kemsos) segera memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan di Indonesia mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tidak aktual.
"Banyak masyarakat yang protes karena tidak masuk dalam data penerima Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Saya kira hanya yang merasa layak menerima yang mau mengajukan protes," kata Saleh melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (19/4)
Saleh juga mendorong pemerintah mensistematiskan pendataan kemiskinan di bawah satu kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Sosial sehingga data yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan pendataan kemiskinan adalah tanggung jawab Kemsos. Karena itu, data dari kementerian/lembaga lain sifatnya pendukung saja," tuturnya.
Karena itu, bila merujuk Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin kementerian/lembaga lain tidak diperkenankan membuat data untuk menjadi acuan utama. Pendataan melalui satu pintu pasti akan lebih murah, lebih praktis dan lebih mudah dikoordinasikan.
Menurut Saleh, selama ini, sumber data kemiskinan merujuk pada banyak lembaga, seperti BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kemsos.
"Masing-masing lembaga memiliki indikator kemiskinan tersendiri. Akibatnya, data yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lain," katanya.
Saleh meyakini Kemsos mampu memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan. Selain memiliki pengalaman dalam mengurus persoalan kemiskinan, Kemsos juga memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia.
Jaringan yang dimiliki tidak hanya pegawai, tetapi juga para pendamping program, karang taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan ormas-ormas yang ada. "Jaringan Kemsos harus dimaksimalkan fungsinya. Karena mereka ada di tengah masyarakat, tentu mereka yang tahu siapa yang layak dibantu oleh negara," tukasnya.
Sumber: beritasatu.com
