Rabu, 14 Agustus 2013
Jakarta, Sebanyak 17 anggota Komite Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat yang sedang bekerja harus berpikir kritis dalam menjaring calon. Hal itu penting agar melalui konvensi, bisa ditemukan figur yang tepat menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Konvensi bertujuan menjaring calon sebanyak mungkin dengan harapan menemukan sosok pengganti SBY. Jangan sampai para anggota Komite Konvensi justru menjadi alat legitimasi bagi keinginan calon tertentu untuk menjadi capres Demokrat," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, saat dihubungi Koran Jakarta, Selasa (13/8).
Sekretaris Komite Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, memastikan bahwa tidak ada money politics (politik uang) dalam konvensi Partai Demokrat. Komite Konvesi menjaga agar tidak terjadi politik uang melalui kode etik yang ditandatangani semua peserta konvensi.
"Penentu siapa peserta yang lolos dari konvensi adalah melalui survei atau polling kepada masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan siapa capres yang akan diusung Partai Demokrat, bukan petinggi ataupun orang yang memiliki pengaruh di Partai Demokrat," kata Suaidi.
Suaidi menyampaikan ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta agar lolos menjadi peserta konvensi. Ada persyaratan tambahan, misalnya harus tanda tangan pakta integritas, termasuk kode etik di dalamnya. Kalau dia pengurus partai lain, harus nonaktif dari jabatan struktural. Syarat lainnya yang menyangkut kompetensi, kemampuan, punya jaminan manajemen diri, dan keberpihakan pada rakyat.
Lebih jauh, Arie mengatakan mekanisme konvensi untuk mencari kandidat calon presiden Partai Demokrat akan efektif untuk membangun citra partai. "Mekanisme konvensi sangat bisa mempertahankan citra Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka," kata dia.
Berjuang Keras
Meski begitu, Arie mewanti-wanti konvensi akan efektif jika Demokrat mampu meraup banyak suara di pemilu legislatif. "Untuk itu, mesin dan kader partai Demokrat harus benar-benar berjuang keras untuk meraih banyak suara di pemilu legislatif," jelas dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat telah memercayakan pencarian capres dari Partai Demokrat terhadap 17 orang yang tergabung dalam Komite Konvensi. Anggota komite terdiri dari tujuh orang dari internal partai dan sepuluh dari eksternal partai, termasuk sejumlah tokoh nasional dan pengamat politik.
Secara terpisah, manajer riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi, mengatakan dibentuknya Komite Konvensi Partai Demokrat yang melibatkan para profesional patut diapresiasi. Apalagi, komposisi para profesional dalam komite lebih dominan. Dengan komposisi seperti itu, calon yang lolos seleksi akan lebih menjanjikan. "Komposisi komite yang melibatkan profesional lebih banyak ini harus kita apresiasi," kata Arya.
Bagi Partai Demokrat, hajatan konvensi ini cukup menjanjikan karena mampu menciptakan atensi media yang bisa mengirimkan pesan ke publik bahwa Demokrat adalah partai dengan gagasan kandidasi yang lebih demokratis ketimbang partai lain. Partai Demokrat akan merancang tahapan konvensi dengan mengacu tidak hanya pada kalender Pilpres, namun justru mengacu pada tahapan pemilu legislatif.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay, juga mengapresiasi dilibatkannya para profesional dalam Komite Konvensi yang akan menyeleksi calon yang bakal ikut hajatan penjaringan capres tersebut. Apalagi, bila melihat rekam jejak dari beberapa anggota komite, khususnya yang dari eksternal, konvensi semestinya bisa menghasilkan calon yang menjanjikan.
Namun, persoalannya tentu tidak berhenti sampai di situ. Ada proses sebelum tahapan konvensi dimulai, ketika semua orang diundang. "Bila peserta yang ikut terdiri dari orang-orang hebat, konvensi akan menghasilkan orang hebat," tambah dia.
Sementara itu, peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan jika dilihat dari komposisi tim komite, Demokrat ingin menunjukkan konvensi yang transparan
sumber : koranjakarta
