Juli 23 2013
Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyarankan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya tidak berlebihan menanggapi kerusuhan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah.
"Polemik itu justru memberikan keuntungan kepada FPI karena terus menjadi bahan pembicaraan dan pemberitaan," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/07).
Saleh mengatakan, Presiden tidak perlu turun tangan langsung menanggapi kasus seperti itu. Menurut dia, cukup menteri dan pejabat kepolisian yang bisa menanggapi.
Dia menilai, wacana yang diangkat belakangan ini justru tidak produktif. Apalagi ada kelompok tertentu yang mengaitkan kejadian itu dengan upaya pembubaran FPI. Menurutnya, hal ini bisa menjadi isu liar apabila dikaitkan dengan Undang-ndang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diberlakukan belum lama ini. "Pada titik tertentu, Presiden seakan-akan berhadapan setara dengan pimpinan FPI yang kemudian dituduh melakukan fitnah. Tuduhan fitnah yang dilakukan Kepala Negara tentu merupakan tuduhan serius," ujar dia seperti dilansir Antara.
Menurut Saleh, Presiden cukup memerintahkan aparat Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat. FPI adalah bagian dari masyarakat yang harus diproses secara hukum apabila melakukan kesalahan dan membawa dampak negatif bagi masyarakat.
Karena itu, dia berharap, Presiden SBY tidak terpancing mengeluarkan pernyataan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menjatuhkan harkat dan martabat Kepala Negara.
Apabila Polri berhasil menangani kasus itu dengan baik, maka hal itu akan menjadi keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sebaliknya, walaupun Presiden memberi pernyataan langsung, apabila Polri gagal menangani kasus itu, maka hal itu juga akan menjadi kegagalan pemerintahan Presiden SBY," kata dia
sumber : indonesiarayanews.com
