Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menilai angka pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 4,5 – 5,5% dalam RAPBN 2021 yang disodorkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tidak realistis.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay sebagai pandangan fraksinya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam sidang paripurna dewan, Senin siang (15/6).
“Fraksi PAN menilai bahwa asumsi makro yang diajukan Pemerintah terlalu optimis bahkan cenderung tidak realistis mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Sementara diperkirakan dampak penuh dari Covid-19 baru akan dirasakan pada kuartal kedua tahun ini,” ucap Saleh saat konferensi pers di kompleks Parlemen, sebelum rapat paripurna dewan.
Salah yang saat itu didampingi Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Jon Erizal menyampaikan bahwa fraksinya berpendapat angka PE yang realistis di tahun 2021 berada pada kisaran 2 – 3%. Namun jika merujuk pada skenario sangat berat seperti yang disampaikan pemerintah, angkanya hanya berada kisaran 1 – 1,5%.
Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menanggulangi pandemi Corona, pulihnya belanja masyarakat, hadirnya kembali permintaan dari pasar tujuan ekspor, recovery dari rantai pasok global, dan tantangan lainnya yang dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi tinggi.
Mengingat banyaknya variable di atas yang berada di luar kontrol pemerintah, kata Saleh, Fraksi PAN mengusulkan agar belanja pemerintah bisa disegerakan sehingga tingkat konsumsi masyarakat meningkat lebih cepat. Apalagi diketahui bahwa belanja pemerintah merupakan satu-satunya faktor yang bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi saat ini.
“Kami juga mengusulkan agar seluruh bantuan sembako yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Dengan demikian, masyarakat memiliki daya beli untuk menggerakkan roda ekonomi di daerahnya,” kata legislator asal Sumatera Utara ini.
Terkait inflasi yang diperkirakan di angka 2,0 – 4,0%, PAN menilai cukup realistis mengingat adanya tekanan konsumsi masyarakat dewasa ini. Namun demikian, pemerintah dan BI harus selalu siaga agar tingkat inflasi yang rendah ini bisa terjaga dengan baik, antara lain dengan memastikan tersedianya pasokan pangan bagi masyarakat.
Untuk tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,67 – 9,56%, angka itu dinilai PAN mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Namun dengan catatan bahwa pemulihan ekonomi harus didasarkan pada iklim suku bunga yang rendah, sehingga tingkat konsumsi masyarakat bergairah, di samping beban bunga pemerintah juga semakin ringan.
“Fraksi PAN mendorong pemerintah agar mengupayakan penurunan biaya SBN di masa mendatang. Apalagi diketahui sejumlah BUMN memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih murah,” ucapnya.
Sementara itu, terkait nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp14.900-15.300 per US$ di RAPBN 2021, pemerintah memiliki outlook bahwa nilai tukar rupiah akan melemah. Fraksi PAN dapat memahami fenomena ini mengingat sumber devisa dari ekspor dan pariwisata turun secara signifikan.
Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) 40 – 50 US$ per barrel, PAN menilainya realistis. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa sisi permintaan minyak mentah masih belum kembali ke angka normal. Sedangkan lifting minyak di RAPBN 2021, pemerintah mematok angka 677 – 737 ribu bph dan lifting gas bumi 1.085 – 1173 ribu bsmph.
“Fraksi PAN bertekad mengawal APBN agar terhindar dari penyakit inefisiensi, pemborosan dan korupsi yang mengkhianati dasar-dasar bernegara berdasarkan prinsip good governance dan clean government,” tegas wakil ketua MKD itu.
Sumber: https://www.jpnn.com/
