PAN Cium Gegalat Kurang Baik Program Kartu Prakerja

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mencium adanya permainan dalam pemilihan sosok yang akan menerima Kartu Prakerja. Alasannya, sistem pemilihan dilakukan secara acak menggunakan komputer.

Meskipun Program Kartu Prakerja adalah salah satu program unggulan pemerintah, seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diharapkan pelaksanaannya berjalan dengan semestinya.

“Tetapi saya mencium gelagat kurang baik dalam pelaksanaannya. Itu terlihat dari mekanisme penentuan kelulusan calon peserta. Yang saya baca di media, kelulusannya didasarkan sistem acak oleh komputer. Kalau begini metodenya, tidak ada jaminan akan didapatkan calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi,” kata Saleh di Jakarta, Selasa, 14 April 2020.

Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digelontorkan cukup besar. Dia mengetahui bahwa Program Prakerja, selain memberikan pelatihan kerja, diharapkan juga bisa mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.

“Kartu Prakerja itu biayanya mahal. Tadinya hanya Rp 10 triliun, sekarang ditambah menjadi Rp 20 triliun. Karena mahal, harus dipastikan tepat sasaran dan berhasil. Alumninya diharapkan dapat diterima bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” ujarnya.

Sangat disayangkan, kata dia, ketika orang sudah menggantungkan nasib pada program ini, yang menentukan nasib itu malah komputer. “Kesannya kurang serius. Seakan program ini hanya sekadar bagi-bagi uang saja. Perkara apakah nanti setelah pelatihan mereka bisa bekerja atau tidak, itu urusan belakangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Saleh setuju dengan kriteria-kriteria orang yang lulus dalam program ini, salah satunya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi corona.

“Diberikan prioritas kepada beberapa segmen masyarakat tertentu. Katakanlah, misalnya mereka yang di-PHK dan pengangguran bisa mendapatkan skala prioritas,” ucapnya.

Dia menambahkan, kalau penentuannya dilakukan dengan cara diundi, hal itu tidak akan menjadikan orang-orang tersebut lolos dari tahapan pelatihan.

“Kalau diundi, belum tentu segmen masyarakat seperti itu lolos. Malah justru bisa jadi anggota masyarakat yang sudah bekerja sebagai pekerja harian yang lolos. Walaupun itu dibenarkan, tetapi penentuan skala prioritasnya tidak jalan,” ujar politisi PAN itu.

 

 

Sumber: https://www.tagar.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here