BeritaHot IssueNasional

PAN: Pesta Tahun Baru Pasti Langgar Prokes, Pemda Harus Awasi dan Beri Sanksi

Malam pergantian tahun 2022 tinggal menghitung jam. Namun, anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memperkirakan penerapan protokol kesehatan saat perayaan malam tahun baru akan lengah.
“Akan ada sebagian yang mengabaikan ini (protokol kesehatan). Misalnya jaga jarak, kalau ada pesta tentu jaga jarak tidak tercapai. Orang makan-makan bisa jadi buka masker, otomatis. Ini yang potensial untuk menyebarkan virus,” ujar Saleh ketika dihubungi, Jumat (31/12).
“Kita berharap bahwa seluruh anggota masyarakat tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan. Ini semua demi kepentingan bersama karena perayaan tahun baru sangat potensial (menyebarkan virus Corona),” lanjutnya.
Lebih lanjut, Saleh mendorong pemerintah lebih tegas memberikan sanksi bagi pelanggar aturan terkait protokol kesehatan pada malam pergantian tahun.
“Kedua, kita berharap pemerintah ikut menjaga kegiatan masyarakat, sehingga, jika ada kegiatan yang potensial melanggar aturan yang ada, tentu harus ada teguran. Lebih baik kita antisipasi daripada nanti mengobati,” tutur Saleh.
Politikus PAN itu juga mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menyelenggarakan acara perayaan tahun baru di pusat-pusat keramaian kota seperti alun-alun. Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan.
Pemda sementara tidak menjadi inisiator kegiatan seperti itu (acara tahun baru di tempat publik). Kenapa? Karena Pemda justru yang perlu di depan, menjaga agar tidak terjadi penyebaran virus. Jadi, kalau ada pertemuan di alun-alun yang disponsori Pemda, seakan-seakan ada pesan Pemda ikut membuka ruang penyebaran dan meningkatkan aktivitas masyarakat,” jelas Saleh.
Menurut dia, perayaan tahun baru cukup dilakukan bersama keluarga masing-masing di rumah. Pembatasan semacam ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena hal serupa pernah diterapkan dalam momen Lebaran lalu.
“Kalau misalnya tahun ini tidak ada perayaan tahun baru di alun-alun kan tidak mengurangi rasa khidmat, menurut saya. Bisa dilakukan dengan kegiatan lain yang berbasis keluarga, misalnya. Ini kan maknanya tetap, tidak mengurangi,” kata Saleh.
“Karena dulu juga begini, tahun lalu Lebaran kan dilarang. Memang tidak mudah untuk menetapkan ini. Tapi memang harus diinisiasi, yang bisa inisiasi ya pemerintah. Kalo masyarakat kan hanya ikut aja biasanya,” tandasnya.
Sumber: https://kumparan.com/

Related Posts