Berita

PAN : Pilkada Lewat DPRD Jangan Dilihat Dari Sudut Politis

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung justru lebih banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Sebab yang menang belum tentu merasa nyaman, begitu juga yang kalah kadang melakukan protes. 

"Bahkan hampir seluruh pilkada gubernur dan pilkada bupati/walikota diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Saleh di Jakarta, Senin (8/9). 
Menurutnya, pilkada langsung juga memberikan ruang tindak pidana korupsi dan suap dalam jumlah yang besar. Ia menyinggung bagaimana mantan Ketua MK Akil Mochtar yang terbukti menerima suap besar-besaran dalam menangani kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani.

Selain itu, pilkada langsung menyita perhatian dan energi masyarakat. Pada tahun 2015, tercatat lebih dari 260 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Padahal dalam setahun hanya ada 365 hari. Dengan kata lain, kata Saleh, hampir setiap hari terjadi pilkada. 

"Semestinya, pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat lebih fokus untuk melaksanakan program pembangunan. Jika ada pilkada, fokus akan terbelah. Birokrasi di pemerintahan pun tidak jarang terpecah," jelasnya. 

Saleh yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu menambahkan, ada banyak pejabat karir atau birokrat yang dimutasi dan dinon-jobkan sebagai ekses pilkada. Imbas lainnya juga merembet ke kinerja kepala daerah pada dua tahun atau satu tahun jabatannya. 

Alih-alih fokus membangun daerah, para kepala daerah akan mengalihkan perhatiannya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan berikutnya. Akhirnya, program pembangunan pada masa itu hanya diarahkan dalam konteks pemenangannya dalam pilkada.

"Pilihan untuk menetapkan pilkada oleh anggota legislatif tidak boleh dilihat dari sudut politis saja, tetapi harus dilihat secara komprehensif dalam konteks kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan," demikian Saleh.(Ant)

Sumber: http://www.aktual.co/politik/140605pan-pilkada-lewat-dprd-jangan-dilihat-dari-sudut-politis

Related Posts