PAN: Wajar JK Kritik Penanganan Corona karena Belum Juga Ada Perbaikan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik penanganan wabah virus corona oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah lamban mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai kritik JK adalah gambaran atas persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi corona.
“Memang kelihatannya meskipun selama ini sudah diberikan kritikan, masukan, nasihat tetapi memang pergerakan untuk perbaikan itu belum ada sampai hari ini. Dan wajar saja jika Pak JK merasa punya kepentingan sebagai warga negara untuk memberikan satu teguran kepada pemerintah,” kata Saleh saat dihubungi kumparan, Senin (20/4).
“Dalam konteks itu memang saya kira apa yang disampaikan Pak JK itu didasarkan pada fakta saja. Jadi fakta-fakta yang ada di masyarakat dan tidak ada muatan politik sedikit pun di dalamnya,” sambungnya.
Politikus PAN itu juga sependapat dengan apa yang disampaikan JK bahwa pemerintah mesti memilih skala prioritas, apakah menyelamatkan nyawa rakyat atau lebih fokus pada pembangunan ekonomi.
“Saya kira yang paling diutamakan adalah menyelamatkan warga negara kita dulu. Karena warga negara itu kalau selamat insyallah pembangunan ekonominya juga bisa disusul, diperbaiki ke depan. Jadi ada skala priorotas yang ditetapkan,” tuturnya.
Saleh juga menilai pencegahan virus corona yang dilakukan pemerintah masih belum memiliki efek yang maksimal dalam memutus rantai penyebaran. Salah satu contohnya adalah penerapan PSBB di mana masih ada keramaian dan warga tak sepenuhnya berada di rumah.
“Pencegahan dari pemerintahan yang dikritik Pak JK karena selama ini juga begitu. Aturan PSBB yang diterapkan saat ini di berbagai daerah itu katakanlah setengah hati. Kenapa? Karena kalau PSBB orang tetap saja diperbolehkan keluar rumah dengan catatan dengan kepentingan yang mendesak seperti itu,” jelasnya.
Saleh menilai yang paling efektif adalah karantina wilayah, bukan PSBB yang cenderung tak membuat masyarakat patuh.
“Saya ini pribadi bisa dicek jejak digital saya, saya selalu mengatakan saya tidak setuju dengan PSBB sejak awal. Karena memang ada pilihan karantina wilayah. Itu sama dengan bahasa asing lockdown. Tetapi memang pemerintah kan tidak mengambil opsi itu, bahkan tidak ada dalam rencana pemerintah,” pungkasnya.
Sumber: https://kumparan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here