Keterlibatan Ruangguru, perusahaan milik Stafsus Presiden bernama Belva Devara, dalam proyek pelatihan program Kartu Prakerja menjadi sorotan. Kondisi itu membuat berbagai pihak mengkritisi tidak ada transparansi dalam proses tender proyek tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah terbuka dalam proses penunjukan perusahaan pelaksana program Kartu Prakerja. Selain itu, kata dia, pemerintah wajib menjelaskan ke publik alasan penunjukan perusahaan yang terlibat.
“Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan lembaga Ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar,” kata Saleh kepada wartawan, Kamis (16/4).
“(Tapi) saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas,” imbuh Saleh.
Saleh meminta keterbukaan keterlibatan Ruangguru, apakah telah melalui prosedur atau justru ditunjuk secara khusus pemerintah.
“Sebab, Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup Ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?,” ujar Saleh.
Penjelasan diperlukan agar tidak ada perdebatan publik yang berujung pada penyesatan. Sehingga program Kartu Prakerja bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. Dengan begitu, program ini dapat dilaksanakan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar Saleh.
Dalam program Kartu Prakerja setiap peserta mendapatkan insentif sebesar Rp 3,55 juta. Dari jumlah itu, Rp 1 juta di antaranya diperuntukkan biaya pelatihan ke lembaga.
“(Sehingga) wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?” tegas Saleh.
Dia menambahkan, dengan dinaikkannya anggaran program kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun, tingkat kepesertaan pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang.
Sumber: https://m.kumparan.com/
