Pemerintah harus mengambil pelajaran dari wabah virus korona (covid-19). Ke depan, kesiapan dalam menghadapi berbagai bencana harus dibuat sebaik mungkin.
“Kita mesti mengakui bahwa ada kesan kita tidak siap menghadapi bencana. Persiapannya semua dadakan. Antisipasi tidak terencana dengan baik,” kata anggota Komisi IX Saleh Daulay kepada Medcom.id, Selasa, 7 April 2020.
Salah satu kesiapan yang harus menjadi perhatian yaitu sektor ekonomi. Perekonomian negara harus ditingkatkan agar siap menghadapi berbagai kemungkinan.
“Tanpa ada anggaran, sulit menerapkan kebijakan. Rumusnya sederhana, selama masyarakat masih bisa hidup, semua kebijakan akan mudah diimplementasikan. Sebaliknya, jika masyarakat susah, mau dipaksa seperti apa pun, tetap saja berat untuk mendisiplinkan mereka,” ungkap dia.
Dia mengapresiasi kejujuran pemerintah yang tidak menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Pemerintah mengaku tidak siap menanggung kebutuhan masyarakat akibat penerapan kebijakan itu.
“Semua bermuara pada ketidakcukupan anggaran,” sebut dia.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan salah satu alasan pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah yakni keterbatasan anggaran. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mewajibkan pemerintah menanggung semua kebutuhan masyarakat dalam karantina wilayah.
“Mungkin hari ini (kalau karantina wilayah) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Doni saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII melalui telekonferensi di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
Sumber: https://medcom.id
