Minggu, 24 Maret 2013
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, untuk memediasi masyarakat Naga Juang dengan PT Sorik Mas Mining terkait penolakan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
"Hak-hak formal konstitusional rakyat harus segera diberikan untuk mencegah konflik yang berkelanjutan antara masyarakat Naga Juang dan pengusaha," kata Saleh Partaonan Daulay ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Saleh mengatakan, mengingat konflik antara masyarakat Naga Juang dengan PT Sorik Mas Mining sudah berlangsung selama beberapa tahun, maka tidak ada alasan pemerintah kabupaten tidak mengetahui aspirasi dan tuntutan masyarakat.
Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk ikut ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik yang ada.
"Pemuda Muhammadiyah mengimbau masyarakat Naga Juang untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menuntut hak dan menyampaikan aspirasi. Jalur hukum bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dinilai terabaikan," tuturnya.
Saleh mengatakan Pemuda Muhammadiyah juga menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan sehingga terjadi tindak kekerasan oleh aparat Brigade Mobil (Brimob) Polri terhadap masyarakat Naga Juang, Jumat (22/3).
Menurut dia, tindakan represif itu sudah sering terjadi di daerah dalam penanganan sengketa antara masyarakat dengan pengusaha. Pihak kepolisian dinilai selalu tidak netra dan cenderung berpihak pada pengusaha.
"Karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendesak Kepala Kepolisian RI untuk segera melakukan investigasi terhadap seluruh jajarannya yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Bila terbukti ada yang melanggar prosedur tetap pengamanan, harus ada sanksi sebagaimana mestinya," katanya.
Sumber: republika.co.id
