Kamis, 13/12/2012 04:23 WIB
Mega Putra Ratya – detikNews
Jakarta – Pemuda Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Penerangan Malaysia di era Mahathir Mohamad, Tan Sri Zainuddin Maidin, yang menyebut BJ Habibie sebagai The Dog of Imperialism tidak boleh dipandang enteng. Sebab, pernyataan tersebut adalah simbol kesadaran kolektif para elit Malaysia terhadap Indonesia.
Kalau elitnya saja sudah berpikir negatif melihat Indonesia, bagaimana dengan warga biasa yang pengetahuan tentang Indonesia serba terbatas," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dr. Saleh P. Daulay, MA dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (12/12/2012).
Saleh mengatakan bila cara pandang seperti ini dibiarkan dan tidak diluruskan, dipastikan penghinaan-penghinaan terhadap pemimpin, simbol negara, dan kehormatan bangsa Indonesia akan semakin merebak di kemudian hari. Dalam satu bulan terakhir ini, sudah banyak kasus yang merendahkan Indonesia.
"Lihatlah, misalnya, kasus iklan TKW, pemerkosaan TKW oleh polisi Malaysia, dan rekaman supporter Malaysia yang menghina Indonesia," ungkapnya.
Terhadap semua kasus itu, Indonesia semestinya tidak berdiam diri. Harus ada upaya nyata untuk mengingatkan otoritas Malaysia agar tidak lalai dalam membina warganya.
"Sesekali, perlu dilayangkan nota protes dan juga tindakan diplomatik lainnya," imbuhnya.
Dalam kasus penghinaan terhadap mantan presiden BJ Habibie, lanjut Saleh, pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas. Setidaknya ada dua langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia terkait ulah salah seorang aktivis partai UMNO. Hal ini dianggap relevan karena UMNO adalah partai penguasa yang memiliki kewenangan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada anggotanya.
"Kedua, Indonesia harus melarang Tan Sri Zainuddin Maidin untuk berkunjung ke Indonesia dalam urusan apa pun sampai yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada mantan presiden BJ Habibie," jelasnya.
Menlu RI, Marty Natalegawa, harus berdiri di barisan depan dalam melakukan advokasi terhadap kehormatan bangsa Indonesia dan simbol-simbol kebesaran negara, termasuk para mantan presiden RI. Karena persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka Marty dituntut untuk menyatakan keberatan Indonesia kepada publik dan pemerintah Malaysia secara terbuka juga.
"Publik di Indonesia diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi pernyataan Tan Sri Zainuddin Maidin. Pernyataan itu sendiri menunjukkan ketidakpahamannya terhadap sejarah reformasi dan peranan BJ Habibie dalam membuka kran demokrasi di Indonesia. Tentu sangat tidak tepat menyamakan BJ Habibie dan Anwar Ibrahim karena kedua tokoh itu hidup di dua negara yang berbeda, satu di negara demokratis dan satu lagi di negara semi otoriter," tutupnya.
Sumber: http://news.detik.com/read/2012/12/13/042346/2117098/10/pemuda-muhammadiyah-eks-menteri-malaysia-tidak-boleh-masuk-indonesia
