Berita

Pengamat: Bubarkan Saja SKK Migas

Jakarta, Seruu.com – Penangkapan  Kepala Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan energi nasional. Penangkapan itu sekaligus menandakan bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, pengelolaan energi nasional juga sarat dengan kepentingan asing.
 
"Kalau pejabat setingkat kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi, ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?," kata Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan pers yang diterima wartawan, Rabu (14/8/2013).
 
Menurut Saleh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya segera membubarkan SKK Migas. Pasalnya, pendirian SKK migas ini pun dari awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri. Pasca kekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas tempo hari, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas. Padahal, SKK Migas ini hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang terlikuidasi sebagai akibat dihapuskannya UU Migas.
 
"Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya, hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," ujar Saleh.
 
Berkenaan dengan itu, dirinya juga meminta KPK untuk segera mengusut tuntas semua pihak yang selama ini bermain-main di SKK Migas. Karena strategisnya lembaga SKK Migas ini, dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Tidak hanya pemain dalam negeri, tetapi juga pihak asing.
 
"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," demikian Saleh

– See more at: http://mobile.seruu.com/utama/nasional/artikel/kepala-skk-migas-diduga-korup-pengamat-bubarkan-saja-skk-migas#sthash.IICcrU3r.dpuf

14, 2013 – 14:13

Rabu, 14 Agustus 2013, 14:13 WIB

Jakarta, Penangkapan  Kepala Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan energi nasional. Penangkapan itu sekaligus menandakan bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, pengelolaan energi nasional juga sarat dengan kepentingan asing.
 
"Kalau pejabat setingkat kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi, ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?," kata Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan pers yang diterima wartawan, Rabu (14/8/2013).
 
Menurut Saleh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya segera membubarkan SKK Migas. Pasalnya, pendirian SKK migas ini pun dari awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri. Pasca kekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas tempo hari, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas. Padahal, SKK Migas ini hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang terlikuidasi sebagai akibat dihapuskannya UU Migas.
 
"Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya, hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," ujar Saleh.
 
Berkenaan dengan itu, dirinya juga meminta KPK untuk segera mengusut tuntas semua pihak yang selama ini bermain-main di SKK Migas. Karena strategisnya lembaga SKK Migas ini, dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Tidak hanya pemain dalam negeri, tetapi juga pihak asing.
 
"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," demikian Saleh

Sumber : seruu.com

Related Posts