Juni, 17 2013
Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai bermuatan politis. Sebab penolakan tersebut tentu lebih diarahkan pada kepentingan partainya.
Hal ini disampaikan Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Partaoanan Daulay saat dihubungi IRNews di Jakarta, Senin (17/06).
Menurut Saleh, PDIP tidak berkaca pada dirinya sendiri saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan menaikan harga BBM bersubsidi, diikuti kenaikan Tarir Dasar Listrik (TDL) dan telpon pada Januari 2003 silam.
Namun saat Partai Demokrat (PD) berkuasa dan ingin melakukan hal yang sama (kebijakan-kebijakan tersebut), PDIP menolaknya. Bahkan, menawarkan opsi lain untuk menyelamatkan APBN dibandingkan menaikan harga.
"Sebagai Partai oposisi, adalah hal yang wajar jika PDIP menolak usulan Partai koalisi. Setidaknya, PDIP ingin meraup simpati rakyat dari ketegasan mereka menolak kebijakan menaikkan harga BBM. Tetapi, rakyat tentu cerdas dalam menilai sikap PDIP itu. Bagaimana pun, rakyat masih ingat bagaimana ketika berkuasa PDIP pun pernah menaikkan harga BBM," kata Saleh.
selanjutnya Saleh menjelaskan bagi pemerintah yang berkuasa, memang terkadang sulit untuk membuat kebijakan yang tidak populer. Namun hal ini harus diambil demi menjaga stabilitas ekonomi. Alasan ini pula yang dipakai PDIP saat itu.
"Pertanyaannya, kalau betul opsi yang ditawarkan PDIP ampuh, lalu mengapa mereka tidak menerapkannya ketika mereka berkuasa? Mengapa baru sekarang sadar kalau ada opsi seperti itu?," tanyanya
sumber : indonesiarayanews.com
