Juni, 10 2013
Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai yang paling diuntungkan atas program kebijakan pemerintah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya penyaluran program kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini akan dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) yang notabenya dari PKS.
"Faktanya, salah satu menteri yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan BLSM adalah Menteri Sosial. Menteri ini adalah kader PKS. Nah, kalau itu ukurannya, berarti PKS-lah yang paling diuntungkan," ujar Saleh Daulay pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah saat dihubungi, Senin (10/6/2013).
Sebelumnya partai dakwah ini gencar menyuarakan menolak kenaikan BBM sedangkan beberapa Menteri dari PKS mendukung hal tersebut. Hal ini menunjukkan inkonsistensi PKS yang bermain didua kaki. "Di situlah inkonsistensi PKS. Mereka menolak kenaikan BBM, tetapi Menteri mereka yang akan membagikan BLSM," jelasnya.
Menurut Saleh partai berlambang bulan sabit kembar ini mendapatkan beberapa keuntungan dengan sikap politiknya itu. "PKS dapat dua keuntungan. Pertama, dapat simpati masyarakat karena menolak BBM. Kedua, mendapat nama baik karena menterinya yang membagikan BLSM," terangnya.
Disisi lain pemerintah dan partai penguasa baik partai koalisi yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan (Setgab) juga diuntungkan apabila kenaikan BBM tersebut dilaksanakan tanpa ada gejolak sosial sehingga jalanya roda pemerintahan tidak terganggu.
"Pemerintah, tentu pihak yang paling diuntungkan. Dengan BLSM ini, program pemerintah untuk menaikkan harga BBM bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak sosial," katanya.
"Secara tidak langsung, tentu menguntungkan partai penguasa dan Setgab koalisi. Sekali lagi, karena jalannya pemerintahan tidak terganggu," imbuhnya.
Namun Saleh menyatakan hingga sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum bereaksi atas sikap PKS yang dinilai 'oportunis' ini karena memiliki pertimbangan sendiri. "Saya kira SBY punya pertimbangan tersendiri. Kalau takut, saya kira tidak. Tetapi, SBY mungkin memikirkan bagaimana menjamin terciptanya stabilitas politik nasional," jelasnya.
Namun Saleh menegaskan SBY sebagai seorang pemimpin hendaknya lebih tegas dan cakap dengan menindak partai koalisi yang tidak mengikuti aturan yang telah disepakati.
"SBY mestinya bertindak tegas pada PKS. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan mereka dari koalisi dan menarik menteri mereka dari kabinet," tegasnya
sumber : pesatnews.com
