Juni, 05 2013
Jakarta – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay menilai Partai Keadilan Sejahtera boleh-boleh saja menolak kenaikan harga BBM. Tetapi kebijakan bernada politis itu hendaknya diiringi dengan sikap tegas PKS untuk keluar dari koalisi.
"Langkah konkritnya bisa dilakukan dengan menarik semua menteri PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu II," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/6).
Ditambahkan, dengan pemasangan spanduk menolak kenaikan BBM di seluruh pelosok tanah air, PKS nyata-nyata sudah berseberangan dengan pemerintah, sehingga tidak mungkin lagi pemerintah mengharapkan PKS untuk mendukung kebijakan tersebut.
Apalagi, menurut Saleh, para petinggi dan kader-kader PKS secara konsisten menyatakan akan menolak. Oleh karenanya, tegas Saleh, sangat tidak pantas jika PKS masih berada di kabinet.
"Jika PKS tidak juga menarik para menterinya, SBY harus mengambil tindakan tegas. Para menteri PKS harus diganti dan diisi oleh anggota setgab koalisi lain yang masih setia. SBY tidak perlu banyak pertimbangan lagi. Fakta sudah jelas. Spanduk-spanduk PKS yang menolak kebijakan SBY sudah terpampang dimana-mana. Ini kan bukti konkrit ketidakpatuhan dan perlawanan PKS," tegasnya.
Selain itu, lanjut Saleh, PKS dinilai sudah tidak etis lagi berada di dalam kabinet. Pasalnya, kata dia, jika betul pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM, maka salah seorang menteri yang akan berperan dalam menyalurkan dan mendistribusikan bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM) adalah menteri sosial.
Sehinga posisi ini, menurutnya, sangat bertolak belakang dimana di satu pihak PKS menolak, di pihak lain mereka mendukung dan bahkan menyalurkan BLSM-nya.
"Jauh-jauh hari, pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada empat bentuk program BLSM yang akan dilaksanakan. Nah, dua di antaranya yaitu penambahan beras miskin dan program keluarga harapan (PKH) akan dikoordinir langsung oleh menteri sosial," imbuhnya.
Lebih lanjut Saleh berpendapat, dengan begitu, dugaan bahwa Partai Demokrat yang paling mendapatkan keuntungan dari program BLSM menjadi kurang tepat. Malah, pada kenyataannya PKS-lah yang paling diuntungkan. Setidaknya PKS mendapat dua keuntungan sekaligus.
Pertama, keuntungan karena mendapat simpati masyarakat karena menolak kenaikan BBM. Kedua, keuntungan karena dinilai paling peduli karena menteri mereka yang akan berperan aktif dalam menyalurkan BLSM.
"Mestinya, anggota setgab koalisi lain ikut mendesak agar SBY menindak tegas sikap PKS ini. Apalagi, ini sudah kesekian kalinya PKS melakukan pembangkangan".
sumber : beritasatu.com
