Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menyayangkan sikap Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, yang tidak peka menghadapi wabah virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Saleh, setelah ada kabar lima dokter spesialis yang bertugas di RSUD Padang Sidempuan, mengundurkan diri karena insentifnya tidak dibayar selama tiga bulan.
“Ini masalah insentif. Tidak usah dalam situasi seperti ini, dalam situasi normal saja pun hak-hak para dokter itu harus dipenuhi, apalagi mereka bekerja secara resmi pada RSUD milik pemerintah kota,” kata Saleh Daulay kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Saleh khawatir pengunduran para dokter spesialis tersebut, mengganggu operasional RSUD Padang Sidempuan sebagai rujukan Covid-19, apalagi fasilitas di sana belum lengkap.
“Saya berharap agar pemerintah provinsi dan pusat bisa turun tangan. Kalau tidak bisa ditangani oleh pemerintah kota, tentu perlu ada intervensi pemerintah di atasnya,” ujar Saleh.
Saleh menyebut, pemerintah daerah sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut, karena APBD dapat dipergunakan untuk menutupi gaji dan insentif dokter-dokter non-aparatur sipil negara.
“Kalau yang saya tangkap, direktur RSUD menunggu perintah walikota untuk membayar. Artinya, direktur rumah sakit sendiri kelihatannya tidak memiliki kewenangan untuk membayar tunggakan insentif itu,” kata Saleh.
“Ada yang aneh di sini, terjadi saling lempar tanggung jawab,” sambung politikus PAN itu.
Pemerintah sudah memeriksa lebih dari 30 ribu sampel terkait pemeriksaan virus Corona atau Covid-19 hingga Selasa (14/4/2020).
Sumber: https://m.tribunnews.com/
