Terkait dengan statement Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay yang di kutip oleh salah satu media online, Saleh menyampaikan klarifikasinya. Statement Saleh tersebut terkait kasus YY (14) siswi SMP di Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang di perkosa secara sadis. Dalam sejumlah pemberitaan Saleh di sebut menyalahkan korban yang berjalan sendirian di hutan. Menurut Saleh hal tersebut kesalahan dari redaksi dalam mengutip statementnya.
" Setelah saya cek, ternyata itu ada kesalahan. Saya sudah menegur wartawannya. Berita saya terkait Yy di media lain tidak begitu. Saya sudah minta wartawan dan redaksinya mengoreksi. Mereka sudah berjanji untuk memperbaiki " ujar Saleh, seraya mengirimkan link berita media lain yang juga mengutip statementnya tersebut.
Menurut Saleh, ada penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks pernyataan. Saleh menegaskan bahwa pemerkosaan tersebut harus dikecam secara keras karena tindakan dan perilaku para pelaku sudah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
Ia juga mengecam para pelaku dan meminta pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. "Dan saat ini, saya terlibat aktif untuk memperjuangkan pemberatan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan seksual, terutama pada anak-anak " tutur Saleh kepada Publicapos.com
Dalam statementnya Saleh juga meminta dengan tegas kepada kementerian PP dan PA dan juga KPAI agar mengawal proses hukum terkait kasus ini. "Dan itu sudah saya sampaikan langsung kepada pejabat dan komisioner di kedua lembaga itu pada saat dialog di salah satu stasiun swasta tadi malam," tambah Soleh.
Berkenaan dengan itu, Saleh mengharapkan agar pemberitaan yang ditulis sebelumnya untuk diklarifikasi. Apalagi, selama ini Saleh mengaku tegas mengecam berbagai macam tindak kekerasan seksual baik pada perempuan dan juga anak-anak. Ia selalu konsisten menentang kasus-kasus seperti itu.
" Hal itu bisa dilacak diberbagai situs berita online yang ada.Terkait kasus Yuyun, pernyataan saya di media lain tegas menyatakan mengecam dan menginginkan adanya pemberatan hukuman. Bahkan saya juga mendukung opsi kebiri jika pemerintah memang betul jadi mengeluarkan PP-nya" tutup Saleh lagi. (tgh/publicapos.com)
