Soal Vaksinasi COVID-19, DPR Minta Pemerintah Dengarkan Masukan Pakar

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Desember ini.

Menurut Saleh, sejumlah organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

“Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2020).

Sejalan dengan itu, Saleh juga meminta pemerintah untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin COVID-19 di negara lain, termasuk di Brazil. Pasalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.

Dia menuturkan, informasi menyebutkan bahwa alasan penghentiannya dikarenakan adanya “insiden merugikan” yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan “peristiwa signifikan secara klinis” lainnya.

“Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia,” ujar Saleh.

“Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan,” sambungnya.

Saleh mengatakan, bila memang pemerintah menjadwalkan vaksinasi pada Desember, maka waktu yang tersedia tidak banyak.

“Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya,” tandasnya.

 

Sumber: http://m.rilis.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here