JAKARTA – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk membagi tugas pemberantasan korupsi antara KPK dan Polri. Sebagai lembaga superbodi di bidang korupsi, KPK, ke depan, perlu memprioritaskan kasus korupsi besar dan penyalahgunaan kekuasaan yang besar.
Salah satunya adalah mendahulukan menangani kasus-kasus korupsi yang kerugian negaranya terbesar, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saleh mengingatkan KPK bahwa kesalahan kebijakan penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sebesar 650 triliun rupiah pada 1998 telah berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.
Keputusan menanggung utang obligor BLBI menjadi utang negara itu mengakibatkan utang pemerintah kian bengkak mencapai hampir 2.000 triliun rupiah akibat akumulasi beban bunga berbunga. KPK harus segera turun tangan menuntaskan kasus ini. "KPK harus fokus, tajam, dan tegas atas kasus puluhan triliun rupiah ke atas," tegas Saleh.
Bila KPK mampu menyelamatkan uang negara triliunan rupiah, ekonomi nasional akan membaik. Kerja keras aparat pajak menjadi tidak sia-sia dalam mengumpulkan dana untuk anggaran pembangunan. Seperti menimba air di panci bolong, tugas KPK itu menambal bocornya yang terbesar.
"Bila KPK berhasil, dukungan masyarakat pasti akan semakin menguat," tegas Saleh. Pengamat hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani, menambahkan masyakarat membutuhkan Polri. Masyarakat menghargai polisi yang tegas seperti yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Untung Radjab, ketika menangani demo buruh, unjuk rasa di depan Kedubes AS, dan Pilkada DKI Jakarta yang aman. har/ags/idr/eko/nsf/P-4
Sumber: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/102682
