Selasa, 04 September 2012 , 23:18:00 WIB
Akan menjadi kontrol yang kuat untuk mencegah ketidakhadiran.
Menyusul masih tetap maraknya tabiat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bolos rapat, maka kehadiran mereka diminta dipublikasikan. Publikasi soal para anggota yang kerap mangkir dalam tugas di Senayan itu dianggap akan menjadi kontrol yang kuat untuk mencegah ketidakhadiran.
"Sebaiknya absensi kehadiran DPR perlu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Dengan publikasi itu, masyarakat akan tahu sejauh mana komitmen para wakil mereka dalam memperjuangkan aspirasi mereka," kata pengamat politik, Saleh Daulay, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, ketika dihubungi Beritasatu.com, hari ini.
Saleh menambahkan, jika data kehadiran dipublikasikan, para anggota dewan yang kerap bolos dengan sendirinya akan mendapat sanksi masyarakat. Artinya, anggota yang bersangkutan atau partainya tak akan dipilih lagi pada Pemilu mendatang.
Selain itu, Saleh juga meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPR tegas memberikan sanksi kepada para anggota dewan yang sering bolos itu. "BK bisa melakukan hal ini dengan pertimbangan bahwa ketidakhadiran anggota dewan sangat mengurangi kehormatan dan citra lembaga tinggi negara tersebut," lanjutnya.
Kehadiran, menurut Saleh, bagaimanapun menjadi aspek yang penting, karena hal tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Meski memang, lanjut dia, tak bisa dipungkiri jika anggota DPR bisa saja memiliki urusan terkait tugas dan konstituennya di luar Senayan. "Sekretariat DPR harus membuka secara transparan absensi para anggota dewan, bila diminta oleh masyarakat dan pers," tandasnya.
http://www.rmol.co/read/2012/09/04/76853/TATO-AZAN-JUPE,-Pemuda-Muhammadiyah:-Polisi-Harus-Segera-Memeriksa-Julia-Perez
