BeritaHot IssueNasional

Anggota DPR Mulai Ragukan Efektivitas PSBB

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan dirinya menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) takkan mampu memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Sebab ternyata masyarakat tak patuh dalam melaksanakan kebijakan itu.

Sikap itu diambil Saleh setelah mendapat berbagai informasi bahwa di Jakarta dan kota sekitarya, masyarakat masih berkegiatan seperti biasa. Penumpang dari wilayah Bodetabek, masih memenuhi kereta api ke Jakarta. Banyak laporan orang-orang masih berkerumun dan masih pergi ke tempat kerja dengan beramai-ramai. Tak ada juga penertiban secara benar oleh aparat.

“Saya melihat bahwa perubahan status dari social physical distancing dan sekarang ada PSBB di Jabodetabek ini tidak akan mampu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona secara cepat,” kata Saleh, Senin (13/4/2020).

Baginya, hal ini menunjukkan bahwa bisa jadi yang bermasalah adalah status PSBB itu sendiri. Sebab penerapannya sangat berat dan memiliki pekerjaan rumah (PR) tersendiri.

PR itu antara lain adalah meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban warga. Kalau PSBB bisa berhasil, maka tentu masyarakat harus sadar bahwa tidak boleh datang ke keramaian. Bila perlu, ada tindakan tegas kepada masyarakat agar tak datang ke kerumunan. “Ini yang saya lihat belum ada. Hanya sekedar imbauan saja,” imbuhnya.

PR kedua, pemerintah harus benar-benar menyiapkan solusi agar masyarakat menghindari keramaian. Menurut dia, yang tetap keluar rumah di masa PSBB adalah untuk bekerja. Maka pemerintah harus bersedia menanggung beban para pekerja itu.

“Sejauh ini pemenuhan kebutuhan mereka itu belum bisa dijanjikan secara penuh oleh pemerintah, terutama kepada kota-kota satelit, penduduk kota-kota satelit Jakarta atau kota-kota penyangganya. Nah ini yang menyebabkan tingkat kekhawatiran kita bahwa mereka akan tetap keluar,” urai politikus PAN itu.

Artinya, pemerintah harus menyiapkan subsidi, bukan sekedar keringanan pembayaran listrik tapi harus juga mencakup kebutuhan pangan. Saleh mengaku pihaknya setuju bila para kepala daerah berani membuat kebijakan subsidi demikian.

“Jadi kita mohon lah pemerintah untuk memperhatikan ini. Jangan sampai kita asyik terus untuk menghitung-hitung kota mana saja lagi yang harus di-PSBB, sedangkan kalau sudah di-PSBB tidak menghasilkan dampak apa-apa,” kata dia.

 

 

 

Sumber: https://www.beritasatu.com/

Related Posts