Jumat, 19-04-2013
JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Bidang Luar Negeri dan Juru Bicara Majelis Pengurus Pusat (MPP) Asosiasi Dosen Indonesia, Saleh Partaonan Daulay menilai sudah selayaknya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dihapuskan.
Penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi serta banyaknya kunci jawaban UN yang bocor, semakin mempertegas jika UN bermasalah dan tidak memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan di Indonesia. "Ya harus dihapuskan. Mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya," tegas Saleh kepada pesatnews.com, Jumat (19/4/2013).
Menurutnya, terdapat beberapa indikasi negatif apabila UN tetap dilaksanakan. Pertama, UN merupakan lahan potensial untuk korupsi. Kedua, proyek pengadaan kebutuhan UN membutuhkan biaya yang sangat mahal. "Padahal, uangnya bisa digunakan untuk program lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.
Ketiga, lanjut Saleh, UN terbukti telah menjadi momok yang menakutkan bagi guru dan peserta didik. Dimana, target orang belajar bukan lagi menuntut ilmu, tetapi hanya sekedar lulus UN. Keempat, UN juga terbukti telah menanamkan sifat tidak jujur di kalangan siswa, guru, dan institusi-institusi penyelenggara pendidikan.
"Karena takut banyak siswanya yang tidak lulus yang berakibat turunnya citra sekolah, banyak sekolah yang secara sengaja membocorkan soal dan menganjurkan menyontek dalam UN," jelasnya.
Di sisi lain, Ketum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini mengungkapkan, ahli-ahli pendidikan menyebutkan masih banyak cara melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan belajar mengajar (KBM). "Ke depan mungkin bisa dikembalikan ke sekolah (school based evaluation)," ungkapnya.
Pengajar ilmu sosial politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, yang paling mengetahui kualitas intelektual, moral, dan bakat siswa adalah guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. "Karena itu, mereka pulalah yang paling tahu siapa yang layak lulus dan siapa yang tidak," pungkasnya.
