DPR RI meminta pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit dalam menangani buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi virus corona (Covid-19). Apalagi, pemerintah saat ini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat sehingga menyebabkan aktivitas buruh menurun.
Pemerintah perlu melakukan pertemuan trilateral antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Di dalam pertemuan itu, dibicarakan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil agar tidak terjadi PHK. Kalaupun misalnya sudah dipastikan harus ada PHK, pemerintah harus memberikan alternatif bagi para buruh,” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (6/4/20).
Saleh menegaskan, orang berhenti kerja, bukan berarti berhenti memenuhi kebutuhan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan ini yang harus dipikirkan pemerintah.
“Saya mendengar bahwa pemerintah akan menjalankan program kartu prakerja. Dana kartu pra-kerja itu cukup besar. Awalnya, dianggarkan sebanyak Rp10 Triliun. Cuma karena ada wabah corona ini, anggaran tersebut ditambah menjadi Rp20 Triliun. Sasarannya adalah para pencari kerja, pekerja yang di PHK, dan mereka yang ingin meningkatkan keahlian kerja,” katanya.
“Di dalam program kartu pra-kerja, ada program untuk para pekerja yang di-PHK. Kita berharap agar segmen ini diperbanyak. Meskipun tidak bisa diandalkan dalam jangka waktu lama, untuk sementara waktu tentu ini dinilai sangat menolong,” sambungnya.
Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu mendunga, Presiden Jokowi sepertinya tidak mampu menghentikan PHK. Karena, upaya yang dilakukan hanya sebatas imbauan kepada para pengusaha. Sementara antisipasi agar tidak terjadi kerugian tidak diberikan.
“Itu kan hukum alam saja. Kalau perusahaannya untung, atau paling sedikit tidak rugi, ya tidak ada PHK. Tapi kalau perusahannya rugi, ada yang terpaksa harus mem-PHK. Tingkat ketahanan perusahaan-perusahaan ini juga berbeda-beda,” paparnya.
Dalam konteks itulah, kata Saleh, pemerintah harus memberikan solusi. Selain pemberian kartu pra-kerja, bantuan-bantuan sosial perlu juga diberikan kepada pekerja dan buruh korban PHK. Pemerintah harus memastikan kalau mereka bisa bertahan di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
Dalam rapat hari Kamis yang lalu, tutur politikus PAN ini, dirinya sudah membicarakan dengan menteri tenaga kerja ihwal persoalan terebut.
“Kita sudah mengingatkan agar masalah ini betul-betul diperhatikan. Termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di luar negeri. Banyak di antara mereka yang tidak bisa bekerja karena kebijakan lockdown yang diterapkan di sana,” tandasnya.
Sumber: https://telusur.co.id/
