Tim pengawas haji DPR RI mendesak pemerintah RI untuk meminta penjelasan pada otoritas saudi terkait kronologi tragedi mina. Pasalnya, sampai sejauh ini kronologi terkait musibah tersebut masih simpang siur.
Dikhawatirkan jika tidak diungkap secara jelas, akan ditafsirkan secara berbeda. Akibatnya, ada kecenderungan beberapa pihak yang menjadikannya sebagai komoditas politik di tingkat internasional.
"Sejauh ini kita menerima laporan bahwa ada 7.000 kamera yang dipasang oleh otoritas Saudi di hampir semua tempat penyelenggaraan ibadah haji termasuk di Jalan Al-'Arab 204. Kebetulan saya sudah mencari informasi dari berbagai sumber berita dari media internasional. Banyak media yang mengkonfirmasi keberadaan kamera CCTV tersebut," ujar Tim Pengawas Haji DPR Saleh Partaonan Daulay dalam rilisnya, Rabu (30/9/2015).
Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, pelacakan terhadap kronologi peristiwa sangat penting dikarenakan dua hal. Pertama, kronologi itu dapat menyelesaikan perdebatan dan kesimpangsiuran atas apa yang terhadi. Kedua, kronologi ini dapat dijadikan sebagai catatan kritis untuk memperbaiki pelayanan haji di tahun-tahun mendatang.
Pemerintah Indonesia dinilai mempunyai hak untuk ikut melakukan investigasi terhadap kronologi musibah tersebut. Pasalnya, jamaah haji Indonesia adalah terbesar di dunia yang menunaikan haji di tanah suci.
Selain itu, jamaah haji Indonesia termasuk jamaah yang banyak menjadi korban dalam peristiwa itu. Tentu, pemerintah Indonesia perlu menjelaskan peristiwa itu secara terbuka pada keluarga korban dan masyarakat secara luas.
"Pemerintah kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini takdir dari Allah. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Sebab, tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri," tuturnya.**(okezone.com).
