Wakil Ketua Fraksi PAN DPR mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem teknologi layanan pendaftaran kartu prakerja. Pasalnya, saat ini masyarakat banyak yang ingin mendaftar.
“Animo masyarakat untuk mengikuti program itu cukup tinggi. Karena itu, pendaftaran online diharapkan tidak mengecewakan masyarakat,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima, Selasa (14/4)
Ia mengingatkan, di tengah situasi penyebaran Covid-19 dan ditengah meningkatnya gelombang PHK, kartu prakerja dianggap sebagai salah satu solusi sementara. Tidak heran, banyak anggota masyarakat yang ingin mendaftar. Semestinya, pelayanan yang mereka terima harus baik dan
“Saya menerima beberapa pengaduan terkait kesulitan sebagian masyarakat mengakses situs pendaftaran kartu prakerja. Ketika mengakses, keluar tulisan ‘maaf, layanan kami sedang mengalami gangguan’. Ini kan sama artinya pendaftaran tidak bisa dilakukan. Ini terjadi terutama di daerah-daerah pelosok,” tuturnya.
Sementara, pemerintah menyebut bahwa semuanya sudah siap. Tidak hanya sistem kerja dan pejabat penanggung jawabnya, tetapi juga sistem perangkat lunak penunjangnya juga mesti baik.
“Ini kan melayani jutaan warga negara. Harus betul-betul profesional dan tidak boleh ada kendala,” ujarnya
Sementara, pemerintah menargetkan akan menampung total sekitar 5,6 juta orang. Di sisi lain, saat ini PHK terus terjadi. Tidak heran jika baru sehari dibuka yang mengakses sudah ada lebih 1,5 juta orang.
“Ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, animo masyarakat untuk meningkatkan keahlian tinggi,” katanya.
Kedua, jumlah masyarakat yang kena PHK memang tinggi sehingga mereka membutuhkan kegiatan sementara yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Ketiga, ada banyak angkatan kerja yang memerlukan pelatihan kerja dan ingin memasuki dunia kerja.
“Apalagi dari sisi anggaran, program ini kan biayanya besar, kemarin dianggarkan cuma 10 Triliun. Karena ada corona, pemerintah menambah menjadi 20 Triliun, ini tentu jumlah yang sangat besar dan wajar kalau ekspektasi masyarakat sangat besar pada program ini,” katanya.
Dia mengingatkan, jika daya tampungnya terbatas, sebaiknya pemerintah memikirkan agar kegiatan itu bisa diikuti lebih banyak lagi anggota masyarakat. Realokasi anggaran di kementerian/lembaga bisa dialihkan kepada kegiatan seperti ini.
“Harapannya, para alumni kegiatan ini dapat diterima bekerja. Selain itu, mereka juga bisa termotivasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” katanya.
Sumber: https://indonesiainside.id/
