Tidak benar perubahan harga BBM menyebabkan rencana DPR menggelar interpelasi kehilangan konteks. Kebijakan pemerintah terkait harga BBM menyisakan banyak tanda tanya. Tanda tanya itu yang mesti dijawab dan dijelaskan pemerintah agar masyarakat bisa mengerti dan memahami kebijakan yang dinilai merugikan rakyat tersebut.
“Siapa bilang kehilangan konteks? Jangan-jangan harga premium diturunkan justru karena interpelasi itu. Berarti, interpelasi sangat kontekstual dalam melindungi hajat hidup orang banyak,” ujar pentolan Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh P Daulay dalam perbincangan dengan redaksi.
Selain itu, penggunaan pendapatan negara dari kebijakan menaikkan harga BBM di saat harga dunia sedang turun perlu juga dipertanyakan. Kalau program itu disebut pengalihan subsidi ke sektor produktif, bagaimana bentuk programnya? Apa saja yang akan diperoleh rakyat dari pengalihan tersebut.
“Katanya mau bangun infrastruktur, irigasi, dana pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dulu zaman pemerintahan yang lalu, apakah hal-hal itu tidak dilakukan? Kalau kuantitasnya mau diperbanyak, itu juga perlu dijelaskan. Kalau ada penjelasan, tentu lebih mudah dilakukan pengawasan. Masyarakat pun bisa terlibat langsung untuk mengawasinya,” masih kata Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Karena itu, Saleh menegaskan, interpelasi DPR terkait kenaikan harga BBM tetap kontekstual dan dinilai masih perlu dilanjutkan. Dengan begitu, fungsi check and balances DPR mendapatkan tempat secara proporsional. Serta yang lebih penting, interpelasi itu adalah hak DPR yang dijamin oleh UU dan konstitusi. (rmol)
Sumber: FajarOnline
