Imbas dari PSBB mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memperhatikan masyrakat kecil yang terdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jakarta. Salah satunya ojek online yang akan kena dampak buruk kebijakan itu.
Menurut Saleh, imbas dari PSBB mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah. Sehingga pemerintah harus turun tangan memberikan bantuan sosial.
“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah,” kata Saleh kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).
Saleh meminta agar pemerintah tegas dan konsisten melarang orang berkerumun dan berkumpul demi mengefektifkan PSBB. Bila perlu, kata Saleh, pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar.
“Aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat. Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif,” ujarnya.
Selain itu, pintu-pintu masuk ke Jakarta juga perlu dilakukan pembatasan terhadap mobilisasi kendaraan-kendaraan.
“Pintu masuk dan keluar DKI harus dijaga. Mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Kalaupun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dipastikan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berlaku di DKI Jakarta. Surat persetujuan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut diteken Terawan pada Senin (6/4/2020) malam.
Usai ditandatangani dan disetujui Menkes Terawan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selanjutnya wajib melaksanakan PSBB, sesuai PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Covid-19.
Untuk diketahui, Menkes Terawan Agus Putranto telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permenkes tersebut diterbitkan bertujuan memutus penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah wajib meliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan.
Pengecualian peliburan tempat kerja, diberikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas serta pelayanan kesehatan.
Sumber: https://www.suara.com/
