Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah yang dipimpinnya, demi meminimalisir penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19. Pemerintah pun diingatkan untuk memberikan bantuan demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta. Penerapan ini diharapkan dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19.
Namun demikian, kata dia, agar bisa berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik. Diantaranya yakni pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten.
“Aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat. Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).
Kedua, tambah Saleh, pintu masuk dan keluar DKI Jakarta harus dijaga secara ketat, dan mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Kalaupun ada yang keluar masuk, harus dipastikan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya.
“Masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu. Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak,” tegasnya.
Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya. Hal ini tekan dia adalah konsekuensi dari kebijakan mengurangi aktivitas mereka mencari nafkah di luar rumah. Mereka harus dibantu sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti biasa.
“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah”.
Keempat, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah harus menjamin alat komunikasi dan jaringan internet tetap berfungsi secara baik. Sebab di tengah situasi PSBB, alat komunikasi memegang peran penting. Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara online.
“Warga masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah,” pungkasnya.
Sumber: http://m.rri.co.id
