Minggu, 07 Oktober 2012 , 12:57:00 WIB
RMOL. Upaya penangkapan paksa penyidik KPK, Kompol Novel Basdewan, oleh aparat kepolisian dinilai bertujuan untuk melemahkan KPK. Apalagi saat ini, Irjen Djoko Susilo sedang diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.
Penangkapan paksa itu bisa jadi disinyalir sebagai bentuk intimidasi terhadap penyidik KPK. Targetnya adalah agar petinggi kepolisian tersebut lepas dari penuntutan KPK.
"Pertanyaannya, mengapa penangkapan tersebut dilakukan saat ada kasus besar yang menimpa petinggi kepolisian? Mengapa tidak dipersoalkan sebelumnya? Padahal, kasus yang dituduhkan padanya terjadi pada tahun 2004 yang lalu," ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 7/10).
Berkenaan dengan itu, Pemuda Muhammadiyah meminta agar pihak kepolisian ikut aktif mendukung upaya pemberantasan korupsi. Siapa pun yang diduga terlibat dalam korupsi harus diadili sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali bila pelaku korupsi itu adalah petinggi kepolisian.
"Pemuda Muhammadiyah juga mengecam upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh siapapun. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang berharap banyak kepada KPK untuk menuntaskan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Dalam suasana seperti ini, upaya pelemahan KPK sangat bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat," tekan Saleh.
Sebagai institusi penegak hukum, tentu aparat kepolisian diharapkan dapat menjadi contoh yang baik. Bila ada anggotanya yang diduga terlibat kasus korupsi, sudah sepantasnya Kapolri dan jajarannya ikut membantu KPK. Paling tidak, Kapolri membuka pintu bagi KPK untuk melakukan investigasi dan penyelidikan di instansi kepolisian.
"Dengan demikian, kepolisian sebagai lembaga pelindung dan pengayom masyarakat tidak hanya tinggal sebagai slogan saja," demikian Saleh. [zul]
Sumber: http://www.rmol.co/news.php?id=80890
