Kartu Prakerja Harus Dipastikan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Anggota Komisi IX, DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap meluncurkan program kartu Prakerja. Sebagai program unggulan Presiden. Kartu Prakerja ini harus dipastikan bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Karena itu, manajemen pengelolaanya harus benar-benar profesional, akuntabel, dan terbuka.

Saleh Partaonan Daulay mengatakan dia melihat bahwa kartu Prakerja ini menyisakan beberapa masalah. Pertama, kartu prakerja ini diluncurkan di tengah situasi penyebaran virus corona. Padahal, kartu Prakerja ini ditujukan sebagai sarana pelatihan untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Skilling adalah program pelatihan yang ditujukan untuk angkatan kerja baru yang ingin mendapatkan keahlian. Upskilling yakni program pelatihan yang ditujukan bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau karier. Sementara Reskilling yaitu pelatihan dengan memberikan keterampilan baru bagi pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dari perkembangan teknologi.

“Baik skilling, upskilling, maupun reskilling semuanya akan lebih ideal bila dikerjakan dalam bentuk tatap muka. Apalagi dalam pelatihan itu nanti ada praktikum yang harus diikuti dan dikerjakan secara langsung. Lalu pertanyaannya, apakah kira-kira program ini tepat diluncurkan sekarang?” ujar Saleh Partaonan Daulay dalam relisnya yang diterima Waspada, Kamis (16/4) di Jakarta.

Dia pun mempertanyakan, apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial. Dengan begitu, target sasarannya bisa lebih luas. Dengan anggaran 20 Triliun, program ini diperkirakan bisa menyentuh kurang lebih 13,3 juta keluarga miskin dan kurang mampu dengan perhitungan masing-masing mendapat 1,5 juta rupiah. Nanti jika virus corona telah berlalu, program kartu prakerja ini bisa dilaksanakan lagi. Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya opsi ini dipertimbangkan”, urainya.

Kedua, proses rekrutmen peserta program ini dinilai tidak objektif. ” Saya mendengar bahwa proses seleksinya akan dilaksanakan dengan cara undian. Artinya, mereka yanh sudah terdaftar akan diundi secara acak oleh komputer. Nama-nama yang menang undian, itulah nanti yang akan mengikuti program pelatihan ini, tambahnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini berpendapat kalau sistem undian seperti itu belum tentu hasilnya objektif. Sebab, dari sisi yang mendaftar dipastikan akan didominasi mereka yang ada di kota-kota besar. Dengan begitu, peluang mereka lulus juga jauh lebih besar. Selain itu, alat komunikasi untuk mendaftar program ini pasti lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Saya khawatir, mereka yang tinggal di daerah peluang lolosnya lebih sedikit, tandasnya

“Saya menyarankan agar pemerintah menetapkan kelulusan lebih objektif. Setidaknya, ada seleksi yang melihat minat dan bakat calon peserta. Termasuk persebaran pesertanya di daerah. Dengan begitu, manfaatnya akan lebih terasa”. pungkas Saleh Partaonan Daulay, yang juga mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

 

Sumber: https://waspada.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here