Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan penutupan situs-situs Islam yang diduga menyebarkan paham radikalisme dinilai tidak akan efektif dalam mengurangi dan menekan penyebaran paham tersebut di tengah masyarakat. Apalagi, situs-situs tersebut juga belum bisa dipastikan keterkaitannya dengan penyebaran paham radikal.
"Kan belum ada bukti bahwa seseorang yang membaca situs-situs itu lalu berubah menjadi radikal. Membaca informasi dari website, itu bisa disamakan dengan menonton film. Apakah para penonton film akan berubah menjadi tentara yang siap perang setelah menonton film perang? Rasanya tidak ya. Saya belum pernah mendengar itu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4).
Menurutnya, meskipun kebijakan itu dinilai merugikan satu kelompok agama tertentu, namun kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat harus tetap diutamakan tanpa melakukan aksi-aksi yang anarkis untuk melakukan penolakan terhadap penutupan situs-situs Islam tersebut.
"Umat Islam harus menunjukkan keteduhan dan kedamaian. Bila ada yang dinilai melanggar aturan perundang-undangan, segera serahkan pada proses hukum. Tidak perlu ada demo-demo yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ada jalur formal dan resmi yang bisa dilalui," jelas Politis PAN tersebut.
Saleh melanjutkan, situs media-media Islam yang diduga menyebarkan paham radikalisme diminta untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Semua praduga dan penilaian yang dialamatkan kepada media-media tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat memberikan penilaian secara objektif.
"Kan ada dugaan bahwa situs itu mendorong perubahan dengan menggunakan kekerasan atas nama agama, takfiri (mengkafirkan orang lain), mendukung dan mengajak gabung ke ISIS, dan pemaknaan atas terminologi jihad secara terbatas. Jika betul ada konten seperti itu, perlu dijelaskan. Jangan-jangan, mereka yang membacanya justru tidak memahami maksud dan tujuan tulisan-tulisan yang ada," tandasnya.**
Sumber: Merdeka.com
