Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, berpandangan seharusnya kebijakan lockdown dilakukan sejak Covid-19 terdeteksi di Tanah Air. Sehingga pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat lebih cepat.
Tetapi, dia memahami kebijakan lockdown merupakan pilihan sulit apabila harus diambil pemerintah. Sejumlah tantangan teknis akan dihadapi.
Saleh menceritakan, saat rapat virtual Komisi IX dan Pemerintah beberapa waktu lalu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, memastikan pemerintah sejauh ini belum memutuskan untuk mengambil kebijakan lockdown. Persoalan teknis yang melingkupinya. Termasuk kesiapan Jakarta dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat selama masa lockdown.
“Memang tidak mudah melakukan lockdown itu. Jangankan lockdown, social distancing yang dilaksanakan sekarang pun tidak berjalan efektif. Masyarakat banyak yang masih mengabaikan imbauan pemerintah,” kata dia, saat dihubungi, Kamis (26/3).
Jika lockdown dilakukan, lanjut Saleh, pemerintah tentu harus menyiapkan seluruh kebutuhan pokok warga. Sementara kebutuhan itu datangnya dari luar Jakarta. Kalau di-lockdown, itu tentu akan mendatangkan kesulitan tersendiri.
Selain itu, ada banyak pekerja non-formal di Jakarta yang tidak boleh keluar rumah. Itu jumlahnya tidak sedikit. Kebutuhan hidup mereka tentu harus dipenuhi pemerintah.
“Saya tidak yakin kalau itu nanti bisa ditangani. Pasalnya, pendataannya pun belum tentu jelas. Ini akan repot sekali,” terang Saleh.
Pada dasarnya, tegas dia, Pemerintah harus memenuhi tiga syarat jika mau melakukan lockdown. “Tiga syarat itu yakni kesiapan finansial untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kesiapan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas agar masyarakat tertib, dan akses yang cukup terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat,” ujar dia.
“Tapi saya tidak tahu apakah pilihan itu sudah terlambat atau tidak. Pemerintah sudah mengambil keputusan. Kita tinggal mengikuti. Mudah-mudahan pilihan pemerintah ini tepat,” tandasnya.
Sumber: http://merdeka.com
