KETUA Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan Indonesia perlu melakukan diplomasi agar kuota haji Indonesia tidak dibatasi pemerintah Arab Saudi.
"Kalau perlu, Presiden langsung datang menemui raja Saudi. Saya menilai, bertemu langsung dengan raja Saudi jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar mengirim surat," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (15/6/13).
Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu langsung dengan raja Saudi, Indonesia akan terlihat lebih serius menyelesaikan permasalahan kuota haji.
Menurut Saleh, mengirim Menteri Agama Suryadharma Ali untuk melakukan lobi belum tentu efektif sebab jika hanya menteri yang datang, kemungkinan hanya akan dipertemukan dengan pejabat setingkat menteri atau bahkan hanya setingkat dirjen.
Saleh mengatakan, dengan kuota yang sudah ada saat ini, jemaah haji Indonesia sudah harus dalam daftar tunggu hingga beberapa tahun. Artinya, kalau kuota dikurangi, berarti daftar tunggu itu semakin panjang.
Selain itu, kata Saleh, pengurangan kuota haji itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa berkoordinasi dengan negara-negara Islam, khususnya yang memiliki jemaah haji terbesar seperti Indonesia.
Akibatnya, Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menangani calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini. "Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menentukan siapa saja dari daftar yang ada yang diprioritaskan untuk berangkat," tuturnya.
Menurut Saleh, apabila pengurangan kuota itu diterapkan, jumlah jemaah haji yang ditunda keberangkatannya mencapai lebih dari 40.000 orang. Mengelola penundaan jemaah sebanyak itu tentu akan menyulitkan pemerintah.
Sedangkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah meminta Kementerian Agama agar segera mensosialisasikan kebijakan pemotongan kuota haji ini kepada seluruh steakholder terkait seperti dikutip kemenag.go.id.
Menurut Ida, sosialiasi penting agar masyarakat tidak galau sehingga tidak ada keresahan di masyarakat. Dengan sosialiasi yang baik dan massif, lanjut Ida, masyarakat diharapkan dapat memahami betul kebijakan itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. “Kita benar-benar meminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini sekali lagi demi keselamatan jamaah haji sendiri,” tegas Ida Fauziah.
Terkait ini, Dirjen Penyelenggeraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pemotongan kuota, prinsipnya akan dilakukan dengan adil dan transparan. Menurut Anggito, sekarang ini Kementerian Agama sedang membuat urutan daftar calon jamaah haji. “Siapa yang mendaftar duluan, itu yang kita prioritaskan. Yang masih baru, kalau terkena potongan, akan kami sampaikan bahwa dia akan digeser ke 2014,” jelas Anggito.
Namun demikian, lanjut Anggito, ada dua hal yang akan dikeluarkan dalam urutan, yaitu: Pertama, calon jamaah haji yang sudah pernah berhaji. “Itu akan kami keluarkan tidak lagi diberangkatkan tahun ini, tapi akan dipindahkan ke tahun-tahun berikutnya,” kata Anggito.
Kedua, yang sedang kami kerjakan bersama dengan Kemenkes adalah mengidentifikasi calon jamaah haji yang mempunyai resiko tinggi atau mereka yang sudah sepuh yang sulit untuk berjalan pada waktu tawaf. “Itu kemungkinan besar juga akan kita keluarkan dalam daftar urutan,” ujar Anggito.
Anggito menegaskan, karena kondisi Masjidil Haram yang sangat beresiko dan berdesak-desakan, maka kami hanya akan memberangkatkan mereka yang belum pernah berhaji dan mereka yang betul-betul sehat secara fisik. “Kita akan membuat daftar urutan dari urutan yang paling duluan atau paling awal per provinsi. Karena, pembagiannya memang menurut uruan pada masing-masing provinsi sesuai dengan pada waktu mereka mendaftar,” tutup Anggito.
– See more at: http://ekonomi-bisnis.pelitaonline.com/news/2013/06/17/kuota-haji-dipotong-presiden-harus-lobi-raja-saudi#sthash.kKzGxwqd.dpuf
KETUA Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan Indonesia perlu melakukan diplomasi agar kuota haji Indonesia tidak dibatasi pemerintah Arab Saudi.
"Kalau perlu, Presiden langsung datang menemui raja Saudi. Saya menilai, bertemu langsung dengan raja Saudi jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar mengirim surat," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (15/6/13).
Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu langsung dengan raja Saudi, Indonesia akan terlihat lebih serius menyelesaikan permasalahan kuota haji.
Menurut Saleh, mengirim Menteri Agama Suryadharma Ali untuk melakukan lobi belum tentu efektif sebab jika hanya menteri yang datang, kemungkinan hanya akan dipertemukan dengan pejabat setingkat menteri atau bahkan hanya setingkat dirjen.
Saleh mengatakan, dengan kuota yang sudah ada saat ini, jemaah haji Indonesia sudah harus dalam daftar tunggu hingga beberapa tahun. Artinya, kalau kuota dikurangi, berarti daftar tunggu itu semakin panjang.
Selain itu, kata Saleh, pengurangan kuota haji itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa berkoordinasi dengan negara-negara Islam, khususnya yang memiliki jemaah haji terbesar seperti Indonesia.
Akibatnya, Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menangani calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini. "Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menentukan siapa saja dari daftar yang ada yang diprioritaskan untuk berangkat," tuturnya.
Menurut Saleh, apabila pengurangan kuota itu diterapkan, jumlah jemaah haji yang ditunda keberangkatannya mencapai lebih dari 40.000 orang. Mengelola penundaan jemaah sebanyak itu tentu akan menyulitkan pemerintah.
Sedangkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah meminta Kementerian Agama agar segera mensosialisasikan kebijakan pemotongan kuota haji ini kepada seluruh steakholder terkait seperti dikutip kemenag.go.id.
Menurut Ida, sosialiasi penting agar masyarakat tidak galau sehingga tidak ada keresahan di masyarakat. Dengan sosialiasi yang baik dan massif, lanjut Ida, masyarakat diharapkan dapat memahami betul kebijakan itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. “Kita benar-benar meminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini sekali lagi demi keselamatan jamaah haji sendiri,” tegas Ida Fauziah.
Terkait ini, Dirjen Penyelenggeraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pemotongan kuota, prinsipnya akan dilakukan dengan adil dan transparan. Menurut Anggito, sekarang ini Kementerian Agama sedang membuat urutan daftar calon jamaah haji. “Siapa yang mendaftar duluan, itu yang kita prioritaskan. Yang masih baru, kalau terkena potongan, akan kami sampaikan bahwa dia akan digeser ke 2014,” jelas Anggito.
Namun demikian, lanjut Anggito, ada dua hal yang akan dikeluarkan dalam urutan, yaitu: Pertama, calon jamaah haji yang sudah pernah berhaji. “Itu akan kami keluarkan tidak lagi diberangkatkan tahun ini, tapi akan dipindahkan ke tahun-tahun berikutnya,” kata Anggito.
Kedua, yang sedang kami kerjakan bersama dengan Kemenkes adalah mengidentifikasi calon jamaah haji yang mempunyai resiko tinggi atau mereka yang sudah sepuh yang sulit untuk berjalan pada waktu tawaf. “Itu kemungkinan besar juga akan kita keluarkan dalam daftar urutan,” ujar Anggito.
Anggito menegaskan, karena kondisi Masjidil Haram yang sangat beresiko dan berdesak-desakan, maka kami hanya akan memberangkatkan mereka yang belum pernah berhaji dan mereka yang betul-betul sehat secara fisik. “Kita akan membuat daftar urutan dari urutan yang paling duluan atau paling awal per provinsi. Karena, pembagiannya memang menurut uruan pada masing-masing provinsi sesuai dengan pada waktu mereka mendaftar,” tutup Anggito.
– See more at: http://ekonomi-bisnis.pelitaonline.com/news/2013/06/17/kuota-haji-dipotong-presiden-harus-lobi-raja-saudi#sthash.kKzGxwqd.dpuf
Juni, 17 2013
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan Indonesia perlu melakukan diplomasi agar kuota haji Indonesia tidak dibatasi pemerintah Arab Saudi.
"Kalau perlu, Presiden langsung datang menemui raja Saudi. Saya menilai, bertemu langsung dengan raja Saudi jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar mengirim surat," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (15/6/13).
Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu langsung dengan raja Saudi, Indonesia akan terlihat lebih serius menyelesaikan permasalahan kuota haji.
Menurut Saleh, mengirim Menteri Agama Suryadharma Ali untuk melakukan lobi belum tentu efektif sebab jika hanya menteri yang datang, kemungkinan hanya akan dipertemukan dengan pejabat setingkat menteri atau bahkan hanya setingkat dirjen.
Saleh mengatakan, dengan kuota yang sudah ada saat ini, jemaah haji Indonesia sudah harus dalam daftar tunggu hingga beberapa tahun. Artinya, kalau kuota dikurangi, berarti daftar tunggu itu semakin panjang.
Selain itu, kata Saleh, pengurangan kuota haji itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa berkoordinasi dengan negara-negara Islam, khususnya yang memiliki jemaah haji terbesar seperti Indonesia.
Akibatnya, Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menangani calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini. "Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menentukan siapa saja dari daftar yang ada yang diprioritaskan untuk berangkat," tuturnya.
Menurut Saleh, apabila pengurangan kuota itu diterapkan, jumlah jemaah haji yang ditunda keberangkatannya mencapai lebih dari 40.000 orang. Mengelola penundaan jemaah sebanyak itu tentu akan menyulitkan pemerintah.
Sedangkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah meminta Kementerian Agama agar segera mensosialisasikan kebijakan pemotongan kuota haji ini kepada seluruh steakholder terkait seperti dikutip kemenag.go.id.
Menurut Ida, sosialiasi penting agar masyarakat tidak galau sehingga tidak ada keresahan di masyarakat. Dengan sosialiasi yang baik dan massif, lanjut Ida, masyarakat diharapkan dapat memahami betul kebijakan itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. “Kita benar-benar meminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini sekali lagi demi keselamatan jamaah haji sendiri,” tegas Ida Fauziah.
Terkait ini, Dirjen Penyelenggeraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pemotongan kuota, prinsipnya akan dilakukan dengan adil dan transparan. Menurut Anggito, sekarang ini Kementerian Agama sedang membuat urutan daftar calon jamaah haji. “Siapa yang mendaftar duluan, itu yang kita prioritaskan. Yang masih baru, kalau terkena potongan, akan kami sampaikan bahwa dia akan digeser ke 2014,” jelas Anggito.
Namun demikian, lanjut Anggito, ada dua hal yang akan dikeluarkan dalam urutan, yaitu: Pertama, calon jamaah haji yang sudah pernah berhaji. “Itu akan kami keluarkan tidak lagi diberangkatkan tahun ini, tapi akan dipindahkan ke tahun-tahun berikutnya,” kata Anggito.
Kedua, yang sedang kami kerjakan bersama dengan Kemenkes adalah mengidentifikasi calon jamaah haji yang mempunyai resiko tinggi atau mereka yang sudah sepuh yang sulit untuk berjalan pada waktu tawaf. “Itu kemungkinan besar juga akan kita keluarkan dalam daftar urutan,” ujar Anggito.
Anggito menegaskan, karena kondisi Masjidil Haram yang sangat beresiko dan berdesak-desakan, maka kami hanya akan memberangkatkan mereka yang belum pernah berhaji dan mereka yang betul-betul sehat secara fisik. “Kita akan membuat daftar urutan dari urutan yang paling duluan atau paling awal per provinsi. Karena, pembagiannya memang menurut uruan pada masing-masing provinsi sesuai dengan pada waktu mereka mendaftar,” tutup Anggito.
sumber : pelitaonline.com
