Juni, 19 2013
Jakarta, Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi kuota haji Indonesia sebesar 20 persen harus segera diantisipasi. Selain upaya negosiasi agar kuota tetap dipertahankan, atau minimal tidak sampai 20 persen pemotongannya, pemerintah juga didesak untuk menjelaskan mekanisme dan cara penentuan siapa di antara para calhaj tersebut yang diberangkatkan tahun ini dan siapa pula yang harus ditunda tahun depan. Demikian pernyataan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dr Saleh P Daulay MHum MA, kepada Suara Merdeka pagi ini.
"Kami meminta harus jelas kriteria penentuannya dengan adil, mana yang harus berangkat, dan mana yang tidak berangkat karena policy Arab Saudi ini. Alasan harus rasional, dan jangan ada lagi permainan yang membuat calon haji kita dizholimi," kata Saleh.
Di samping persoalan teknis seperti itu, persoalan lain yang perlu ditegaskan oleh pemerintah, menurut Saleh adalah bahwa seluruh kuota yang ada harus diberikan kepada calhaj yang sudah resmi terdaftar. Dalam arti jangan sampai, ada rombongan pejabat pemerintah yang membawa rombongan keluarga, family, teman, atau kerabat lainnya.
"Jika hal itu terjadi, tentu akan menimbulkan kekecewaan di kalangan calhaj yang kemungkinan sudah mengantri sejak beberapa tahun lalu. Tahun lalu kan sempat ada protes. Katanya, ada menteri yang membawa rombongan besar. Kalau sudah membawa rombongan seperti itu, ada jalur khusus yang memungkinkan mereka bisa berangkat. Nah, untuk tahun ini, kalaupun ada jalur khusus dan kuota lebih, harusnya semua diberikan kepada calhaj yang tertunda keberangkatannya" papar Saleh
sumber : suaramerdeka.com
