Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, berharap pemerintah terbuka dalam proses penunjukan perusahaan pelaksana program Kartu Prakerja.
Pasalnya, Saleh mengungkapkan, dalam program tersebut, pemerintah melibatkan Ruangguru, perusahaan milik Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Belva Devara.
“Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan lembaga Ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Saleh mendesak pemerintah untuk menjelaskan ke publik alasan penunjukan perusahaan yang terlibat. Karena, program ini harus direncanakan secara matang. Menurut Saleh, semua aspek terkait harus dipelajari dengan baik.
“(Tapi) saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program Kartu Prakerja dinilai sangat terbatas,” ujarnya.
“Sebab, Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup Ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?,” kata Saleh.
Saleh menilai, penjelasan diperlukan agar tidak ada perdebatan publik yang berujung pada penyesatan. Sehingga program Kartu Prakerja bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, program ini dapat dilaksanakan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. Karena Kartu Prakerja diharapkan dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Saleh menyoroti anggaran pelatihan kerja yang disalurkan. Ia menyebut, pemerintah menyiapkan Rp3,55 juta per orang. Dan dari Rp3,55 juta itu, Rp1 juta diantaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan. Menurutnya, lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari Rp1 juta tersebut.
Maka, lanjut Saleh, dengan dinaikkannya anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun, tingkat kepesertaannya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran dua juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Jumlah ini dinilai sangat besar.
“Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?,” ujarnya.
Sumber: https://m.akurat.co/
