Rabu, 14 August 2013 14:41 WIB
Jakarta, Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), setelah ketuanya, Rudi Rubiandini, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dari perusahaan asing.
"Menurut saya, presiden SBY sebaiknya segera membubarkan SKK Migas. Pasalnya, pendirian SKK Migas ini pun dari awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri," nilai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Rabu (14/8).
Menurutnya, setelah kekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas di Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas. Padahal, SKK Migas ini hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang dibubarkan sebagai akibat dihapuskannya UU Migas.
"Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya, hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," cetusnya.
Berkenaan dengan itu, KPK diminta untuk segera mengusut tuntas semua pihak yang selama ini "bermain-main" di SKK Migas. Karena strategisnya lembaga SKK Migas ini, dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Tidak hanya pemain dalam negeri, tetapi juga pihak asing.
"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," pungkasnya
Sumber : gatra
