INILAHCOM, Jakarta – Pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa pemilu 2014 merupakan pesta demokrasi paling demokratis perlu dipertanyakan. Pasalnya, yang dijadikan tolak ukur hanyalah adanya publikasi form C-1 di dalam website KPU.
Padahal, banyak faktor lain yang bisa dijadikan sebagai pembuktian empirik bahwa pemilu kali ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
"Jokowi mungkin belum tahu bahwa sejak berdiri dua tahun lalu, DKPP telah memecat sebanyak 207 penyelenggara pemilu. Bahkan sampai Juni di tahun 2014 ini, KPU telah memecat 89 orang. Itu belum termasuk yang diberhentikan sementara dan yang diberi peringatan keras," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay kepada INILAHCOM, Kamis (7/8/2014).
Ia menjelaskan, banyaknya penyelenggara yang dijatuhi hukuman menunjukkan ada banyak pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan bisa terjadi pada saat persiapan, pelaksanaan, dan mungkin saja terkait pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu.
"Dari sisi ini saja bisa disimpulkan bahwa pemilu kali ini belum tentu bisa dikategorikan sebagai pemilu paling demokratis," ujarnya.
Selain itu, kata Saleh, kebijakan mengunggah form C-1 baru dilaksanakan sekali. Sehingga, masih perlu dievaluasi dan dikaji tingkat keberhasilannya. Apalagi, KPU sendiri menyatakan data yang diunggah di website KPU bukanlah data valid yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum.
"Hanya perhitungan dan data manual yang memiliki kekuatan hukum," ucap dia.
Kemudian, Saleh mengatakan soal pemilu paling demokratis juga semakin dipertanyakan jika dikaitkan dengan kebijakan KPU yang membuka kotak suara secara nasional sebelum ada perintah Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apakah hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Sampai sejauh ini, belum ada jawaban yang memuaskan dari instansi berwenang. Karena itu, semua pihak diharap dapat menunggu pendapat Mahkamah Konstitusi terkait kasus ini," tandasnya.[ris]
http://nasional.inilah.com/read/detail/2125622/pernyataan-jokowi-pemilu-demokratis-dipertanyakan#.U-WO1KP1OSo
